menaratoday.com - Malang
Presiden Jokowi memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kinerja para menteri dalam mengatasi berbagai masalah yang lahir akibat wabah corona. Dalam rapat terbatas tanggal 18 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet dan pembubaran lembaga jika diperlukan.
Terkait permasalahan ini DPW Seknas Jokowi Jawa Timur dalam release nya menegaskan bahwa adanya langkah-langkah extraordinary saat ini diperlukan untuk keselamatan rakyat, terutama di masa pandemi covid 19 ini "langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus di lakukan oleh Presiden dan kabinetnya untuk keselamatan 267 juta rakyat Indonesia". Tegas Sapto Raharjanto ketua DPW Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur.
"Dalam penanganan wabah covid 19 ini presiden seharusnya bertindak sebagai Panglima Perang, jadi jika ada menteri-menteri yang bekerja dengan lambat didalam mengatasi pandemi covid 19 beserta akibat-akibatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat santuy dan tidak bertindak tegas seharusnya Presiden Jokowi tidak hanya sekedar memberi warning menteri-menteri tersebut tapi langsung di pecat saja. Supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah 1000% sangat serius dan bekerja keras untuk mengatasi pendemi covid 19 dengan segala dampak sosial ekonomi bagi masyarakat".
Mengutip penjelasan Presiden Jokowi bahwa akan sangat berbahaya sekali apabila menteri dan lembaganya dalam penanganan covid ini tidak memiliki sense of crisis serta menganggap bahwa situasi yang terjadi saat ini adalah situasi yang biasa-biasa saja, hal ini diperparah juga ketika para menteri dan lembaga-lembaga ini tidak memiliki sebuah manajemen krisis yang baik sehingga sama sekali tidak ada progress yang signifikan dari kinerja menteri Presiden Jokowi ini.
Kami dari relawan Seknas Jokowi sebagai organisasi pendukung Presiden Joko Widodo berharap agar para menteri dan para kepala daerah tidak mencari panggung politik untuk kepentingan Pilpres 2024 dan Pilkada 2020 "hentikan saling hujat dan cari panggung sendiri. Situasi kita sungguh tidak baik-baik saja. Perbedaan pandangan politik itu sangat wajar. tetapi jangan sampai karena perbedaan politik akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat, jika masih terus ribut dengan ego sektoral masing-masing, jangan harap kita akan bisa bangkit menghadapi pandemi covid 19 ini" tegas Sapto Raharjanto.
Terkait dengan permasalahan ini, kami dari DPW Seknas Jokowi Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi pendukung Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Kami memberi apresiasi kerja keras Presiden Jokowi dalam menangani pendemi covid 19 ini dengan segala dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.
2. Agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri dan kepala lembaga yg masih bersikap lambat dan tidak serius dalam mengatasi pendemi covid 19 ini dengan segala dampaknya bagi masyarakat, karena akibat kinerja menteri-menteri yang lambat ini dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti masih tidak tersalurkannya gaji para tenaga medis yang berada di garis terdepan didalam penanganan covid 19, juga masih carut marutnya bantuan soaial bagi masyarakat yang terdampak covid 19.
3. Mengevaluasi kepala daerah penerima dana covid yang lambat bertindak untuk memerangi pendemi covid 19, dan hanya memanfaatkan dana bantuan covid 19 dari pemerintah untuk kepentingan menaikkan elektabilitas dalam pilkada 2020.(yasin/Tim)