Keterangan gambar : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (Foto : Tim) |
MenaraToday.Com – Jakarta :
Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus semakin
digenjot untuk dapat mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko
Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024.
Berdasarkan hasil
Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, saat ini telah terjadi
penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018)
menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%.
“Kalau kita
lihat angka kelahiran kita sekitar 4,8 juta pertahun, berarti paling tidak
pertahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian. Kalau angka
stuntingnya pertahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target
yang sudah ditetapkan oleh presiden,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada
Rapat Virtual Mengukur Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2020, Kamis
(10/9/20202).
Menurut
Muhadjir, perlu ada langkah-langkah strategis dan terobosan yang dilakukan agar
Indonesia mampu menurunkan angka stunting sesuai yang ditargetkan presiden.
“Karena itu
saya berharap dengan adanya seminar seperti ini, nanti langkah-langkahnya akan
lebih konkret dan bisa betul-betul memenuhi target,” pungkasnya.
Deputi Bidang
Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas
Subandi Sardjoko pada kesempatan tersebut menyebutkan beberapa strategi
percepatan penurunan stunting ke depan. Salah satunya, di dalam RPJMN 2020 dan
RKP 2020-2021, penanganan stunting masuk menjadi proyek prioritas nasional.
“Kita sudah
ada stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak
cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah. Oleh karenanya, kita sedang
finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan perpres penurunan
stunting,” tuturnya.
Ia pun menjelaskan
rancangan perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting,
baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres itu nantinya akan
mengkoordinasikan sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator
penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.
Di samping
itu, beberapa hal yang perlu didorong diantaranya sistem monitoring evaluasi
anggaran yang tepat sasaran, membangun dashboard untuk melihat capaian
penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen yang kuat dari
pejabat daerah baik gubernur, bupati, ataupun walikota.
“Data yang
akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana
desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting,
serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO,” ujar Subandi.
Untuk
diketahui, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting.
Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menko PMK
Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan
Stunting. Sedangkan, pelaksana terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu
oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
Pada
kesempatan tersebut, turut menjadi pembicara Analis Kebijakan Ahli Utama
Balitbangkes Kemenkes Siswanto yang menekankan pentingnya upaya mengendalikan
semua faktor risiko penyebab stunting meskipun masyarakat Indonesia masih
dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Sementara itu,
peserta yang diundang dalam acara, selain dari kementerian/lembaga juga terdiri
dari 260 Badan Perencanaan Daerah dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Prioritas Penanganan Stunting dari 10 Provinsi. (Efrizal/Tim)