Mentri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemda Kapuas Hulu karena berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun 2019.
Penghargaan diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, Edih Mulyadi kepada Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir di Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Senin (9/11/2020).
Penyerahan penghargaan WTP kali ini disaksikan Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajali,
Wabup Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero berserta para asisten, staff ahli dan kepala bagian di Sekretariat Daerah Kapuas Hulu.
Hadir pula perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat.
Atas penghargaan WTP tersebut Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir mengapresiasi Menkeu RI dan jajaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Barat atas penghargaan yang diberikan. Serta mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar yang juga senantiasa memberi bimbingan dalam pengelolaan keuangan.
" Opini WTP merupakan gengsi bagi Pemerintah di daerah. WTP diberikan pada Pemerintah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik. "ujarnya
Dikatakan Bupati, opini tersebut adalah kerja keras bersama jajaran Pemda Kapuas Hulu.
Ia berpesan prestasi di akhir masa jabatannya itu dapat dilanjutkan oleh Bupati yang baru.
"Kami 17 Februari 2021 habis masa jabatan. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan oleh pengganti kami nantinya," terang Nasir.
Diungkapkan Nasir, selama menjabat periode kedua kami bekerja keras membenahi aset, bahkan minta bantuan BPK, kami berterimakasih atas dukungannya," papar Bupati.
Ditambahkan Bupati, tak lupa saya mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja keras dan tertib dalam pengelolaan keuangan. Termasuk kepada Wabup, Antonius L Ain Pamero yang konsern dalam melakukan perbaikan secara internal Pemda Kapuas Hulu.
"Ini kerja keras kita bersama dan harus jadi motivasi lebih baik lagi kedepannya," pungkasnya mengakhiri (Bayu)