Menaratoday.com, Simalungun:
Kegiatan pelayanan Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten Simalungun yang kerab dilakukan JR Saragih menuai banyak pertanyaan dan dinilai tidak murni melainkan kepentingan politik.
Pasalnya, masyarakat menilai pelayanan tersebut sering dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti yang di sampaikan M Sianturi (43) pada menaratoday.com, Minggu (6/12)
"Pelayanan Dukcapil sepertinya Ditompangi kepentingan politik, karena hanya sering dilakukan saat pilkada. Kita lihat jejaknya mulai mau periode kedua JR Saragih, Pilkada Gubsu dan Pilkada saat ini. Sangat berbeda dihari biasa, dimana pelayanan dibuat dikantor Dukcapil dan pada saat pandemi covid-19 diarahkan pelayanan melalui Sihobas.co.id" Ujar Sianturi.
Ditambahkannya, "pelayanan dikantor yang dimana lebih mempuni persiapan peralatan pendukung pelayanan saja bisa petugas berdalih harus melalui sihobas dan akan didistribusikan berkas seperti KTP dan KK melalui kantor camat maupun Nagori untuk menghindari keramaian. Dan sehingga masyarakat banyak sudah mengurus, namun KTP maupun KKnya hingga saat ini belum siap diterima" ucapnya.
Dan paling aneh, pada Minggu 6/12/2020 tampak di kantor Camat Tanah Jawa ada pelayanan Dukcapil yang mengundang keramaian disana serta terkesan tidak memperdulikan untuk aktifitas keagamaan Nasarani dilingkungan sekitar.
Pelayanan tersebut juga menuai kritik masyarakat, "Masa harus hari Minggu ini dibuat pelayanan di kantor camat ini, bagaimana dengan saudara kita yang Nasrani, seharusnya saling menghargailah aktifitas keagamaan. Dan paling parah lagi saat ini lagi masa tenang pilkada dan pandemi covid-19, seharusnya kita menghargai putusan PKPU supaya tidak negatif pemikiran masyarakat dan menghindari kerumunan yang banyak seperti ini" ujar Warga yang ada di sekitar kantor Camat Tanah Jawa. (R01)