MenaraToday.com - Pandeglang :
Puluhan Aktivis yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa tanggapi anggaran perjalanan dinas di Kab. Pandeglang yang dinilai tidak rasional karena di tengah kondisi pandemi Covid-19, Senin (8/2/2021).
Postur APBD Kabupaten Pandeglang 2021 untuk perjalan dinas sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan itu, terlihat dalam perjalanan dinas baik itu Legislatif maupun Eksekutif yang mencapai Rp. 88 Miliar.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan mengatakan, Ditengah kondisi pandemi Covid-19 Pemerintah Kab. Pandeglang seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi sosial dalam memulihkan kondisi ekonomi dan pemulihan pandemi Covid-19.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggaran tahun 2021 seharusnya memikirkan kepentingan masyarakatnya,jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja”, Ucap Hadi
Ia menjelaskan, Pada Tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya sekitar 38 miliar dan sekarang meningkat menjadi 41 miliar artinya mereka sudah hilang hati nurani sebagai wakil rakyat Kab. Pandeglang. Apapun Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih menonjol ada di Dinas Kesehatan yang mencapai Rp. 26 Miliar, dan juga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang mencapai 3 miliar ini jelas angka yang tidak rasional," terang Hadi
Hadi menilai, Anggaran Perjalanan Dinas 2021 merupakan akal-akalan pemangku kebijakan untuk bancakan APBD sehingga hari ini bersama kelompok Cipayung LMND dan GMNI tegas menolak hal itu.
“Perjalanan dinas sampai sebesar apa urgensinya, Jangan-jangan itu hanyalah akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok uang Rakyat,” pungkas Hadi
Di tempat yang sama, Ketua LMNd Muhamad Fiqri dalam Orasinya mengatakan, hal ini terkesan tidak transparan, bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan beberapa unsur OKP dan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, masyarakat patut menduga telah terjadi praktik KKN dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas di Kabupaten Pandeglang.
"Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang merefoucing anggaran perjalanan Dinas yang mencapai Rp. 88 Miliar tersebut dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di Kab. Pandeglang," tegas Fiqri
Adapun tuntutan dalam unjuk rasa hari ini yakni, pertama meminta Refocucing anggaran perjalanan Dinas baik Legislatif maupun Eksekutif, kedua Maksimalkan kinerja Eksekutif dan Legislatif agar terasa oleh Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Terakhir, Utamakan kepentingan Masyarakat dalam bidang pembangunan Infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi dibalik perjalanan Dinas yang mencapai angka Rp. 88 Miliar.
"Jika tuntutan kami tidak di indahkan dalam waktu 7×24 jam, maka kami dari Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang (GMNI,HMI,LMND) akan menggelar aksi Demonstrasi kembali dengan seluruh OKP yang ada di Kabupaten Pandeglang,” tutupnya (Ila)