MenaraToday.Com - Pandeglang :
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengingatkan para pengelola keuangan harus lebih berhati-hati, sebab kata Pery, aplikasi yang digunakan harus terintegrasi antara laporan fisik dan laporan keuangan.
"Dulu kita pakai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sekarang rekomendasi dari Kemendagri harus pakai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) makanya kita sosialisasikan pada hari ini, kepada semua bendahara OPD bisa serius dalam mengikuti sosialisasi," kata Pery, Rabu (24/03/21).
Ia juga menyampaikan, pengelolaan keuangan itu sangatlah sensitif, karena satu rupiahpun uang negara yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengelolaan keuangan ini riskan, jangan mengundang masalah karena ASN diawasi baik intetnal maupun ekternal, sedikit saja kita salah langkah bisa-bisa langsing badan kita," ujar Pery
Namun, Pery mempunyai keyakinan jika pengelolaan keuangan ditiap OPD bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab.
"Salah satu wujud tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan alhamdulillah pandeglang mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwal Banten," imbuhnya.
Pery berharap, tanggung jawab yang sudah dibangun dapat dijaga dengan baik dan terus ditingkatkan.
Sementara, Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siti Gogon Goniah mengatakan, SIPD dan SIPKD keduanya merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
"Pada SIPD modul penatausahaan dan pertanggung jawaban masih belum support. Sementara pada SIPKD seluruh modul dari mulai penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah support,"ujarnya.
Siti menambahkan, SIPKD merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang dan sudah dipakai selama ini, sementara untuk SIPD merupakan rekomendasi dari Kemendagri sehingga harus dipelajari kembali karena ini tahun pertama menerapkan aplikasi tersebut. (Ila)