MenaraToday.Com - Pandeglang :
Setelah viral di media berita online, kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang dilakukan oleh MR, seorang pendamping PKH, kini memasuki babak baru setelah Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) secara resmi melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum.
Sekretaris PBSR Hadi Isron mengatakan, bahwa ia telah menyerahkan langsung laporan khusus dugaan Tipikor Program PKH yang dilakukan MR.
"Alhamdulillah berkas laporan sudah diterima oleh Polres Pandeglang, dalam berkas itu kami sertakan juga barang bukti awal" kata Hadi Isron, Senin (19/04/21).
Hadi mengungkapkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan telah terjadi pungli atas Bansos PKH didesa kertaraharja, kemudian PBSR melakukan Investigasi lapangan, hasilnya ditemukan dugaan bantuan PKH di Desa Kertaraharja ada permasalahan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat.
"Berdasarkan keterangan Sumber (Agen BRILink) bahwa bantuan yang diterima oleh KPM PKH di Desa Kertaraharja dipastikan tidak utuh, Modusnya sebelum uang diserahkan kepada KPM, oknum membawa seluruh KKS milik KPM. Kemudian dicek terlebih dahulu jumlah saldonya. Ketika sudah tahu, baru Saldo tersebut dibagi, sehingga Pendamping PKH membawa dua struk," ungkapnya.
Hadi mengungkapkan, berdasarkan keterangan Sumber AM seorang agen Brilink, MR juga diduga kerap meminta jasa (imbalan uang) kepada KPM PKH.
"Artinya ini telah terjadi tindak pidana Pungli pada bantuan PKH yang dilakukan oleh Pendamping" tutur Hadi Isron
Selain dugaan Tipikor dan pungli, Hadi menambahkan PBSR juga melaporkan adanya dugaan pembiaran tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kordinator Kecamatan (Korcam) pendamping PKH Kecamatan Sobang.
"Kami juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh MR, Pendamping PKH terhadap KPM PKH sehingga KPM tidak berani untuk melaporkan tindakan MR" ujarnya.
Masih kata Hadi, PBSR percaya Polres Pandeglang bisa bekerja dengan profesional dalam mengungkap kasus ini, sehingga semua warga negara mendapatkan perlindungan hukum dengan baik.
"Untuk langkah Selanjutnya kami percayakan kepada Polres Pandeglang, jika nanti diminta bantuan untuk informasi yang lebih mendalam kami siap memberikannya," tutup Hadi.
Sementara itu, Ketua PBSR Provinsi Banten Sanan menyampaikan, bahwa pihaknya berharap kepada Dinas Sosial Pandeglang, Hj Nuriah untuk segara mengambil tindakan tegas terhadap oknum Pendamping PKH di wilayah Sobang.
"Kadis jangan diam saja, harus ambil sikap tegas, bukti-bukti yang kami sampaikan ke Dinas Sosial Pandeglang itu merupakan hasil investigasi di lapangan bukan rekayasa, Karena Kami dari PBSR hanya menerima aduan bukan mencari-cari kesalahan orang lain,"tegasnya. (Ila)