 |
| KH. Juher Pimpinan Ponpes Al Muhajirin Pabuaran Serang |
Hal ini diduga, dipicu oleh muncul tudingan dari Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada dalam berbagai media pemberitaan, baik cetak, elektronik maupun online, yang menyebutkan bahwa ada 46 lembaga Ponpes di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang, Kabupaten Serang yang fiktif.
Kedatangan mereka ke Mapolda Banten bermaksud melaporkan Uday Suhada atas pernyataannya tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa 46 Ponpes terdiri dari 28 Ponpes dari Kecamatan Pabuaran dan 18 Ponpes dari Kecamatan Padarincang, yang dianggap fiktif itu tidak benar.
Mereka juga akan mengunjungi beberapa kantor media pemberitaan sebagai bentuk klarifikasi bahwa yang belakangan ini ramai disebut Ponpes fiktif itu tidak benar.
KH. Juher pimpinan Ponpes Almuhajirin Kecamatan Padarincang mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya ke Mapolda Banten bertujuan untuk mengadukan persolan tudingan Uday Suhada terkait Ponpes fiktif yang belakangan ramai jadi bahan perbincangan. Sebab hal itu sangat menggangu dan membuat gaduh dikalangan masyarakat, terlebih sudah menyebutkan nama daerah Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Padarincang.
“Datang ke Polda Banten untuk melaporkan atas perkataan Uday Suhada. Yang dikatakan gaib oleh Uday Suhada itu pesantren mana dari siapa dasarnya apa,” katanya.
Dikatakan KH. Juher, bahwa disebutkan dalam berita saudara Uday Suhada melakukan investigasi. Sejak kapan melakukan investigasi, bertemu saja dengan para pimpinan Ponpes di Pabuaran dan Padarincang belum pernah, investigasinya kemana.
“Teman-teman yang di Padarincang semuanya merasa belum pernah bertemu uday. Bahkan sampai sekarang Uday itu orang mana ketemu juga gak pernah. Makanya aneh, sehingga kami datang kesini takut salah melangkah,” katanya.
Lanjut KH. Juher Saat ini kondisi masyarakat khususnya kalangan santri, merasa geram dengan apa yang dituduhkan Uday. Beruntung masih bisa diredam oleh para pimpinan Ponpes.
“Wajar kami merasa tersinggung merasa terhina, merasa dianggap apalah oleh Uday Suhada,” katanya.
KH. Juher mengatakan, yang datang ke Mapolda bersamanya semua pimpinan Ponpes, dan ini hanya sebagian saja yang ikut karena di masa pendemi jadi diwakilkan saja. Yang jelas, tidak benar soal fiktif itu, karena keberadaannya benar-benar ada, bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik.
“Saya punya Ponpes sejak tahun 2000, Secara administrasi ada dan secara fisik ada. Bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Uday Suhada angkat bicara terkait adanya pelaporan tersebut.
"Saya belum dapat kabar, Tapi jika itu benar, sebagai warga negara yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sy akan pertanggung jawabkan,"ungkapnya.
Yg harus difahami bersama, kata Uday, bahwa yg disebut 46 ponpes fiktif itu dasarnya dari data penerima hibah, Bukan hasil opini sendiri.
Mereka yg menjadi Pelapor itu Uday mengakui Ponpesnya riil ada, Karena ia tidak pernah mempersoalkan ponpes yg faktanya ada. Tapi Uday tak mempersoalkan hal itu, dirinya tetap menghormati apa yang sudah para kyai pabuaran dan padarincang tempuh.
"Dasar investigasi saya adalah data Ponpes Penerima yg dikeluarkan Biro Kesra Pemprov, yang diduga fiktif. Jadi bukan ponpes para Pelapor yg memang ada wujudnya itu. Karena itu saya malah bingung, kapan saya menyebut bahwa Ponpes mereka itu fiktif? Sebab yg sy sebut fiktif itu bukan Ponpes mereka," tegasnya.
"jika data yg di bawa ke Kejati itu adalah hoax, kenapa ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Banten?," tanya nya.
Dalam keterangan persnya usai penetapan para tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Asep Nana Mulyana juga menyebutkan, bahwa ada dua motif, pertama Ponpes Fiktif dan Pungli.
ILA
Tags
banten