MenaraToday.Com - Toba :
Kapolres Toba, AKBP Akala Jaya memerintahkan jajaran Polsek yang berada di wilayahnya agar menggelar Operasi Yustisi Gabungan untuk memberikan sosialiasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid 19.
Hal ini diungkapkan Kapolres melalui keterangan tertulis yang diterima MenaraToday.Com, Jumat (9/7/2021) siang.
" Berdasarkan UU No2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, saya memerintahkan Kapolsek beserta anggotanya untuk melakukan operasi yustisi di wilayah masing-masing yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 khususnya di wilayah hukum Polres Samosir. Operasi Yustisi ini merupakan tindak lanjut kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah RI" ujar AkBP Akala Fikta Jaya.
Orang nomor satu dijajaran Kepolisian Resor Toba ini menambahkan pelaksanaan Operasi Yustisi ini di perkuat dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Covid 19 di Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/25/INST/2021, tanggal 21 Junu 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penangan di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid – 19 di Provinsi Sumatera Utara
"Jadi selama kita melaksanakan operasi yustisi gabungan, kita masih menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktifitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dengan berkerumun di warung kopi, serta masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas dan masih banyak yang tidak memakai helm saat berkendara" ujarnya.
Kapolres melalui Kasubbag Humas berharap semoga dengan dilakukannya operasi yustisi dan PPKM Mikro dapat memberikan edukasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Para pelaku usaha juga diharapkan untuk ikut mendukung kebijakan pemerintah untuk mematuhi waktu buka dan tutup usahanya. (K712).