 |
| Ilustrasi:ila |
Menaratoday.com PANDEGLANG, Labuan-Anggaran pemilihan kepala Desa (Pilkades) Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten, patut dipertanyakan. Pasalnya, pemerintah desa teluk menganggarkan anggaran yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp. 205 juta.
Plh Desa Teluk Untung mengaku, bahwa pihaknya sudah menggulirkan anggaran tersebut kepada pihak panitia.
Masih kata Untung, dalam hal ini dirinya hanya memberikan anggaran sisa saja sekitar Rp. 150 juta lebih kepada pihak panitia.
"Kami memberikan anggaran sisa saja, karena yang sebelumnya sudah di berikan oleh Kepala Desa,” ungkapnya. Kamis (19/08/21).
Untung menjelaskan, Pihak Pemdes Teluk sudah menyerahkan keseluruhan anggaran pilkades atas dasar permohonan panitia terhadap pemdes, dan pihak Pemdes sudah menyelesaikan kewajiban, guna penyelenggaraan Pilkades. Namun, untung tidak mengetahui untuk apa saja anggaram sebesar itu.
“Coba tanya saja kepada panitia Pilkades, sebab kami belum menerima laporan rincianya terhadap penggunaan uang tersebut. Dan kami juga akan undang rapat evaluasi penggunaan anggaran Panitia,” akunya.
Saat dikonfirmasi, Ketua panitia Pilkades Desa Teluk Syarifudin, membenarkan jika anggaran tersebut sudah diterima pihaknya.
"Benar kami sudah menerima anggaran tersebut, namun dalam penggunaanya saya sendiri belum mengetahui untuk apa saja," tukasnya.
Syarifudin menjelaskan, yang mengatur dan yang mengelola anggaran adalah sekretaris BPD.
“Jika ini itunya silahkan tanya ke Sekretaris BPD pak Asep, beliau juga Sekretaris Panitia, sebab beliaulah yang menggunakan anggaran tersebut, saya hanya menandatangani saja,” ungkap syarifudin.
Fahris, Bendahara panitia Pilkades juga menerangkan, jika uang tersebut tidak ada pada dirinya, karena anggaran dikelola oleh sekretaris panitia.
”saya memang Bendahara, namun jika masalah uang tidak ada sama saya, semuanya dihandle oleh Pak Asep selaku sekretaris, dan yang mengatur ini itunya juga BPD, kami hanya menjalankan,” ucap Fahris.
Sementara itu, Ketua BPD Dadi membantah jika BPD ikut campur apalagi dituding salah satu pengurus BPD terlibat dalam kepanitian.
"Gak bener itu dan tidak dibenarkan jika dalam struktur kepanitian Pilkades BPD terlibat, karena BPD hanya sebagai
penanggung jawab saja dan tidak boleh jadi panitia Pilkades,” Singkatnya.
ILA