Menaratoday.com, Simalungun:
Himpunan mahasiswa dan pemuda Simalungun (Himapsi) melakukan aksi dan menuntut DPRD-Sumut maupun Gubernur untuk segera melakukan perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Simalungun yang saat ini rusak parah, senin (6/8/2021).
Dalam orasi massa yang melakukan aksi ada menyerukan "Edy Ramayadi sudah jadi Gubernur melalui rakyat, jangan jadi gak benar menurut rakyat bahkan mengorbankan kepentingan rakyat" Seruan massa.
Aksi tuntutan Himapsi berlangsung di jalan lintas Siantar - Seribu Dolok dan blokade jalan dengan melakukan perbaikan jalan yang menggunakan material seadanya (Batu Gunung dan Pasir). Ditempat aksi sempat terjadi kemacetan sekitar 5KM.
Koordinator aksi Alex Girsang yang juga merupakan ketua DPC Himapsi Kabupaten Simalungun melalui Henson Saragih yang lagi berorasi meminta maaf pada pengguna jalan dan meminta dukungan masyarakat, karena aksi demo Himapsi murni untuk kepentingan bersama masyarakat.
"Kepada masyarakat pengguna jalan, kami memohon maaf terkendala jalan sementara. Hal ini kami lakukan dikarenakan menginginkan perbaikan terhadap jalan jalan milik Pemprov. Sumut yang ada di Kab. Simalungun. Dan aksi ini kami buat untuk kepentingan masyarakat umum. Semoga Provsu dapat menjawab tuntutan kita demi kelancaran transportasi dan proses perekonomian rakyat,” ujar Henson Saragih, salah satu orator.
Di lokasi terlihat, para kader Himapsi dalam aksi unjuk rasa mempergunakan 3 truk colt diesel bahan batu untuk perbaikan jalan, mobil mini bus pengangkut sound system, dan mobil pengangkut para kader yang ikut berunjuk rasa.
Sementara itu, Jhon Sipayung, salah seorang warga Kabupaten Simalungun, menyampaikan pendapatnya terkait kerusakan jalan milik Pemprov. Sumut.
Dengan tegas dia meminta agar Gubsu mundur apabila tidak mampu memperbaiki jalan lintas milik Pemprov. Sumut yang ada di Kabupaten Simalungun.
Tuntutan Himapsi pada Provsu adalah perbaikan jalan Siantar - Seribudolok, Siantar - Perdagangan dan Siantar - Tanah Jawa. Karena akses jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah provinsi sumatera utara yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. (R1/red)