MenaraToday.Com - Tanjab Barat :
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).
Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Seperti Inspektorat
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tapi tidak buat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Jambi yang salah satu jajarannya berinisial EJ, sama sekali tidak paham dengan tupoksi nya saat ini, sehingga ia bungkam dengan adanya laporan dari Media Nusantara (Menara) dan Lembaga Pusat Studi Pembangunan Republik Indonesia (PUSPA-RI) melalui kontak WhatsApp,
Lebih parah lagi, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memblokir kontak WhatsApp Lembaga dan PERS yang ingin konfirmasi terkait Dana yang dikucurkan Pemerintah di Desa, diduga Inspektorat dan PMD tersebut ada kolaborasi dengan pihak Desa untuk saling menutupi sehingga ada pembiaran tentang Kades yang Mark Up Anggaran, dan Kades yang telah kangkangi UU tentang Desa, Permendes dan Permendagri juga telah dikangkangi Kades, tapi semua itu dibiarkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Menurut Jangcik Ketua Tim Investigasi Lembaga PUSPA-RI jika memang hal itu terjadi maka kita dari lembaga dalam waktu dekat akan melaporkan hal tersebut ke Kajati Jambi termasuk ke Polda Jambi biar terang benderang siapa yang bermain, dan kita secepatnya akan berkoordinasi dengan pimpinan pusat untuk hal pelaporan ujarnya kepada wartawan (Team)