 |
| Ilustrasi |
MENARATODAY.COM-Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal, Osep Mulyani dalam waktu dekat ini berencana akan menurunkan tim ke kabupaten pandeglang, hal ini dalam rangka melaksanakan penelusuran terkait maraknya pemberitaan yang dimuat di sebuah berita online tentang kecurigaan adanya kecurangan penyaluran BPNT di Kabupaten Pandeglang.
"Insya allah Senin besok ada tim yang akan turun ke lapangan," ucap Osep singkat melalui pesan What's App Jum'at (12/11/21).
Namun, Osep belum menyampaikan Kecamatan mana saja yang akan timnya telusuri. Diketahui berita sebelumnya,, bahwa Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) manyampaikan kepada Itjen Kemensos RI terkait adanya dugaan kecurangan pada penyaluran bulan ini, terjadi di Kecamatan Cibaliung, dan bulan sebelumnya, kecurangan penyaluran terjadi di Kecamatan Carita, kabupaten Pandeglang, Banten.
"Bahwa ada agen (e-waroong) BPNT di wilayah itu (Cibaliung*red) diduga melakukan kecurangan dengan cara mengurangi jumlah (timbangan), seperti Telur, Apel, dan Kacang Ijo, bahkan berasnya pun jelek, bukti videonya sudah saya sampaikan ke Itjen Kemensos RI, Alhamdulillah pak Osep merespon itu," tutur Hadi Isron Sekretaris DPP Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR). Sabtu (13/11/21).
Tak hanya itu, Hadi juga menilai Kepala Dinas Sosial Pandeglang terkesan tutup mata atas beberapa permasalahan yang terjadi pada Program BPNT di kabupaten Pandeglang.
"Kami curiga, kalau saja kepala dinas sosial ini tak memberikan ruang terhadap oknum dalam mencari keuntungan besar, mungkin tidak akan terjadi, adanya pengurangan timbangan, atau tingginya harga yang sangat tidak sesuai dengan harga pasaran," tukasnya.
Hadi mencontohkan kejadian penyaluran BPNT pada bulan lalu di Kecamatan Carita, jenis komoditi yang sangat tak masuk akal harganya, yakni harga daging Sapi atau Kerbau yang mencapai Rp. 198 ribu rupiah per kilogramnya, bahkan ketika meminta tanggapan terhadap Kepala Dinas Sosial Pandeglang, soal itu, Kadis terkesan abai.
"entahlah apa yang menjadi penyebabnya, Kepala Dinsos pada saat itu tak mau menanggapi. Padahal dugaan Mark Up harga pada penyaluran BPNT sangat tidak realistis," cetusnya.
Sikap Kadinsos pun sudah disampaikannya kepada Itjen Kemensos RI, karena Hadi menilai, bahwa Dinsos ini terkesan acuh atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemasok ataupun agen BPNT di Pandeglang. Oleh sebab itu, Hadi meminta kepada Itjen Kemensos RI untuk turun tangan langsung.
"Coba bayangkan, hampir setiap penyaluran BPNT di kabupaten Pandeglang selalu terjadi permasalahan, mulai dari tingginya harga atau jeleknya kualitas, serta adanya pengurangan timbangan, padahal informasinya selama ini Dinsos mengklaim tiap bulan melakukan evaluasi setiap kali selesai penyaluran, tapi hasilnya? Ternyata dugaan penyimpangan terus menerus kembali terulang," ungkapnya.
Hadi mengapresiasi, langkah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos RI, yang bakal menurunkan timnya kelapangan untuk menulusuri dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyalur (agen) ataupun oleh supplier.
Hadi berharap kepada Itjen Kemensos RI, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang selama ini telah merongrong hak KPM BPNT di kabupaten Pandeglang.
"Saya berharap apabila dikemudian hari tim dari Itjen Kemensos RI menemukan kecurangan itu, saya tekankan ada tindakan tegas, agar perilaku oknum yang selama ini merongrong hak KPM BPNT di Pandeglang tidak kembali berulah," pintanya.
Selanjutnya, Kata Hadi dirinya dua hari ke depan berencana akan menyampaikan kembali kepada Itjen Kemensos RI terkait nama wilayah (kecamatan) yang ada di Pandeglang,, untuk ditelusuri lebih mendalam, karena beberapa hari ini kata Hadi masih ada informasi terkait dugaan penyimpangan pada penyaluran terus menerus mengemuka.
"Kami akan sampaikan kecamatan mana saja kepada Itjen Kemensos yang sangat dicurigai adanya dugaan kecurangan pada penyaluran BPNT, dua hari kedepan ini, karena bagaimanapun juga perlu ada tindakan tegas terhadap agen atau supplier yang berprilaku nakal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Pandeglang Hj. Nuriah membantah menutup mata atas kecurangan yang dilakukan oleh agen BPNT atau Supplier. Nuriaj meminta dasarnya atas penilaian itu.
"Apa dasarnya bahwa Dinsos Pandeglang telah menutup mata soal itu? apa dasarnya?!," tanya Nuriah.
Mendengar itu, Ketua Umum DPP PBSR, Sanan menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan aduan dari beberapa masyarakat ataupun dari anggota terkait dugaan penyimpangan pada penyaluran BPNT bulan ini. Dia juga mengaku heran apabila kegiatan rutin evaluasi tak memberikan efek jera terhadap pelaku kecurangan.
"Dasarnya kita menilai Kadinsos tutup mata adalah karena selama ini program BPNT dikabupaten Pandeglang selalu mendapatkan permasalahan pada setiap penyaluran, artinya mereka (agen BPNT) terkesan tak menghiraukan, bayangkan masa setiap bulan selalu ada masalah, intinya tidak berpacu kepada prinsip 6T," terangnya. (ila)