 |
| Rakor dilaksanakan secara virtual diruang pintar, Setda Kabupaten Pandeglang. Senin 14 Februari 2022. |
MENARATODAY.COM, Pandeglang-Rapat koordinasi secara virtual antara Pemprov Banten, Forkopimda, BMKG RI Kabupaten/Kota di Banten dalam upaya mitigasi bencana digelar pada Senin 14 Februari 2022.
Hal ini dilakukan karena perlunya antisipasi ancaman bencana alam yang diakibatkan oleh erupsi Anak Gunung Krakatau (AGK) dan potensi megathrust selat sunda yang beririsan dengan Ujung Kulon Banten.
Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepala BMKG Dwi Korita, bahwa penting diadakan rapat koordinasi seperti rakor sebagai antisipasi ancaman bencana alam yang terjadi.
Sebab kata Irna, ancaman ini sipatnya kongkuren bukan hanya daerah namun berkaitan dengan Provinsi dan pemerintah pusat.
"Ada dua ancaman yang kemungkinan terjadi baik erupsi GAK maupun Megathrust selat sunda, apapun itu bentuknya bencana perlu kita antisipasi dengan melakukan mitigasi bencana," ungkap Irna pada rakor yang dilaksanakan secara virtual diruang pintar.
Menurut Irna, hampir 60% masyarakat Pandeglang rumah nya belum tahan gempa, tentu yang sudah terbangun tidak dapat rubah, untuk itu yang belum terbangun harus menggunakan metode rumah tahan gempa.
"Rumah disepadan pantai terus kami edukasi, ada 6 Kecamatan pesisir yang kami cemaskan yaitu Labuan, Carita, Panimbang, Cigeulis, Cimanggu dan Sumur, ini perlu kami petakan lebih jauh terkait ancaman yang dapat terjadi," tutur Irna.
Irna juga menyampaikan, sejauh ini mitigasi bencana terus dilakukan secara penta helix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media bersatu padu berkoordinasi.
"Dari 6 Kecamatan pesisir Sumur yang harus menjadi perhatian khusus karena dengan dengan patahan. Disana ada kurang lebih 25 jiwa penduduknya, 11.125 tinggal dipesisir pantai tersebar di 7 Desa," terangnya.
"Saya tidak mau masyarakat kami menjadi korban, untuk itu kami terus melakukan mitigasi hingga pemasangan tanda jalur evakuasi yang kini mulai pada hilang dan membangun kembali sarana komunikasi penyebar luasan informasi," sambungnya.
Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya, diungkapkan Irna, agar logistik bisa segera didistribusikan saat terjadi bencana, tahun ini akan dibangun 8 lumbung sosial yang dibangun diberapa titik atas kolaborasi Pemda dan Kementerian Sosial.
"Disana tersedia logistik, sanitasi, genset dan lainnya, karena pelajaran kemarin butuh waktu lama tiba dilokasi bencana untuk mendistribusikan logistik," pungkasnya.
Kepala BMKG Dwikorita mengatakan, nampaknya kewaspadaan sudah terbangun di Kabupaten dan Kota di Banten, dan di ikuti langkah-langkah kesiapsiagaan.
"Tujuan kita hari ini lebih menguatkan langkah yang sudah terbentuk, sehingga jika bencana itu terjadi kesiapsiagaan sudah terbentuk," jelasnya.
Menurut Dwikorita, ancaman yang mungkin terjadi menuntut kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian sosial ekonomi.
Dengan koordinasi, kata Dwikorita bukan menakuti, justru terjadi koordinasi dan kolaboratif untuk mengantisipasi.
"Ujung akhirnya SOP bersama, tidak sendiri - sendiri, nanti diuji SOP tersebut jalan tidak dengan begitu akan terwujud Zero Victims (tanpa korban dan tanpa kerusakan apabila gempa dan tsunami)," imbuhnya.
Dikatakan Dwikorita, ada 12 hal yang harus ditindaklanjuti sebagai mitigasi bencana, yaitu peta bahaya gempa, Identifikasi penduduk zona bahaya, Identifikasi sumber daya pengurangan resiko, sarana evakuasi, menerapkan bangunan tahan gempa, gencarkan sosialisasi edukasi untuk masyarakat dan siswa sekolah, gerakan tas siaga bencana, latihan driil gempa dan tsunami, menyiapkan jaringan komunikasi untuk penyebaran informasi, commad center, rencana operasi darurat, dan penataan ruang dan wilayah berbasis resiko gempa.
"Tadi beberapa bagian sudah disampaikan oleh Bupati Pandeglang, tinggal dilakukan pengecekan apa yang belum dilaksanakan," tukasnya. (la)***