MenaraToday.Com - Karo :
Sejatinya prioritas penggunaan Dana Desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.
Namun hal itu masih jauh dari harapan khususnya bagi masyarakat Desa Rimo Kayu, Kec. Payung, Kab. Karo, Prov. Sumut.
Pasalnya, sejumlah kebijakan dan kewenangan oknum kepala desa rimo kayu beserta perangkatnya dalam penggunaan dana desa T.a 2021 diduga kuat sarat penyimpangan dan dinilai tidak tepat sasaran serta jauh dari kata transparan.
Seperti dalam hal kegiatan pembangunan fisik pada beberapa item pengerjaan yang bersumber dari Dana Desa T.a 2021 banyak kalangan warga yang menduga tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI.
Termasuk kegiatan pembangunan yang dikerjakan diluar tapal batas wilayah desa, padahal masih banyak yang patut dan layak dikerjakan di wilayah desa rimo kayu. Hal ini juga menuai kritikan dari kalangan warga setempat.
Ada juga kegiatan yang bersumber dari dana desa T.A 2021 yaitu pengadaan pupuk yang rencananya akan dibagikan kewarga, namun hingga saat ini masih menumpuk digudang samping kantor pemerintahan desa dengan tertutup terpal.
Yang paling menonjol terlihat dari item pengerjaan kegiatan proyek pembangunan rabat beton jalan usaha tani (JUT) juma belan sepanjang 93 meter dengan anggaran biaya kurang lebih sebesar Rp. 187 juta.
Kegiatan sudah selesai dikerjakan tanpa melibatkan tenaga kerja lokal (warga setempat) namun di plank proyek kegiatan ditulis Pelaksana Kegiatan "swakelola". Dari situ kita tau bahwa ada pembohongan dan pembodohan yang di duga dilakukan oleh oknum kepala desa dan perangkatnya.
Pembangunan rabat beton JUT juma belan juga diduga kuat tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) dan tak sesuai spesifikasi teknis dalam pelaksanaanya, pasalnya baru berkisar 2(dua) bulan selesai dikerjakan, sudah amblas dan coran seminnya pecah dan retak.
Tak hanya itu, menurut keterangan beberapa warga yang ditemui oleh tim awak media mengatakan.
"Setiap kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa, tidak ada warga setempat yang dilibatkan tapi di plank kegiatan ditulis swakelola. Kami juga yakin bahwa disetiap item pengerjaan fisik baik itu pembangunan drenase (paret) dan jalan usaha tani (JUT), pihak pemerintah desa rimo kayu lebih memilih pekerja dari luar daerah agar jika ada dugaan kecurangan dapat ditutupi, sehingga pada pelaksanaannya sarat dengan praktik korupsi," ujar warga yang enggan namanya ditulis di media ini.
Sementara dilain tempat, warga ber marga bangun kepada wartawan juga mengeluhkan prihal program kegiatan peningkatan sarana dan suplay air bersih ke perumahan warga yang sudah berkisar 2 tahun tak juga dapat terealisasi.
"Tempo hari ada anggaran dari Dinas Perkim untuk peningkatan sarana air bersih, dan sebagian dana nya dari swadaya masyarakat. Setiap kepala keluarga dikenakan biaya pemasangan meteran air dan pipanisasi sebesar Rp.300 ribu per KK. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini kami belum bisa menikmati air bersih dari sumur bor itu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih para warga harus merogoh kantong dengan membeli air dikisaran harga Rp.12.000/tong," kesal bangun.
Bangun menambahkan, "masih banyak data dugaan penyimpangan terkait penggunaan dana desa di kampung kami ini bang, satu persatu nanti saya infokan ke abang, untuk lebih jelasnya coba kalian konfirmasi pengurus BPD desa rimo kayu ini bang," terangnya.
Masih menurut bangun, "kalau gak salah, pengurus BPD juga belum mau menerima gaji/honor nya dari kepala desa karna banyak hal yang menurut para anggota BPD yang tidak sesuai dengan harapan, termasuk mengenai sejumlah kebijakan Pemerintahan Desa ini," ungkap bangun sambil meminta nomor kontak WhatshAap wartawan.
Untuk memastikan sejumlah temuan dugaan penyelewengan dana desa tersebut, tim awak media mencoba menemui aparataur pemerintahan desa dan kepala desa rimo kayu dikantornya. Namun pintu kantor dalam keadaan terkunci (digembok).
Saat keluhan warga ini di pertanyakan wartawan kepada Kepala Desa Rimo kayu melalui pesan singkat watshaap miliknya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada sepatah kata ataupun jawaban dari kades.
Hal yang sama juga dipertanyakan ke sekertaris desa (sekdes) rimo kayu yang diketahui bernama Lona, tampak pesan yang dikirim melalui pesan di aplikasi watshaap terdapat centang dua biru yang menandakan terbaca. Namun pihaknya juga enggan membalas konfirmasi dari awak media dan terkesan cuex bebek. (Eva)