Terkait proyek pembangunan rehab berat jembatan gantung pasir kecamatan Angkola Muaratais yang menelan anggaran Rp791 juta lebih diduga pengawasannya kurang maksimal. Bahkan ada indikasi pemahalan harga satuan bahan dan barang.
Kehadiran wartawan yang hendak konfirmasi ke pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Ganti Daulay dilokasi pekerjaan, sabtu (6/8/2022) langsung mengelak dari wartawan. Padahal seharusnya pengawas menggandeng wartawan ataupun lembaga swadaya masyarakat bersama-sama mengawasi pembangunan jembatan yang bersumber dari uang rakyat tersebut. Tujuannya, agar rekanan CV Anugrah Permai tidak asal-asalan mengerjakan pekerjaan tersebut, ujar peneliti LSM Trisakti Adi Saputra Tanjung.
Adi mengatakan, proyek pembangunan jembatan gantung pasir kecamatan Angkola Muaratais harus diawasi extra ketat, agar tidak terulang kembali kejadian robohnya jembatan gantung tersebut. Peran pengawas dan masyarakat memantau proyek sangatlah dibutuhkan. Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli yang tertutup akan pelaksanaan pembangunan seharusnya dicopot. "Kadis Pekerjaan Umum harus mencopot pengawas yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya".
Proyek pembangunan jembatan gantung pasir disinyalir ada indikasi pemahalan harga satuan bahan dan barang. Karena di Kabupaten Tapanuli Selatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun rencana anggaran biaya mengacu peraturan Bupati tentang harga satuan pokok (HSPK). Bukan berdasarkan harga tingkat pasar ataupun harga yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti harga pasir yang didatangkan dari Kecamatan Angkola Sangkunur sampai ditempat sebesar Rp150 ribu. Tetapi didalam rencana anggaran biaya, harga mencapai Rp 400 ribu. Hal yang sama juga akan terjadi harga besi, batu, semen dan lainnya, jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan dan Direktur CV Anugrah Permai belum berhasil dijumpai. (Tim)