MenaraToday.Com - Batu Bara :
Keberangkatan para Kepala Desa seKabupaten Batu Bara ke Bali dalam rangka Study Tiru pada Sabtu (03/08/2022) yang lalu, tampaknya menjadi polemik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 132 Kepala Desa yang berangkat ke Bali tersebut. Mereka pun berangkat melalui Bandara Kualanamu.
Ironisnya yang berangkat bukanlah hanya Kades yang defenitif saja, namun yang masih berstatus Pejabat Sementara (Pjs) pun turut mengikuti program itu.
Bagaimana tidak tergiur, pasalnya keberangkatan para Kades tersebut dibiayai negara alias dengan menggunakan Dana Desa sekitar Rp 12.000.000 per desa.
Kecaman demi kecaman pun turut membanjiri program keberangkatan kades tersebut.
Karena selain dianggap mubazir anggaran, jadwal keberangkatan para Kades juga dianggap tidak tepat, pasalnya saat itu Masyarakat sedang menghadapi situasi kenaikan harga BBM.
Lebih mengagetkannya lagi ternyata keberangkatan para Kades tersebut tidak diketahui oleh Ketua Komisi 1 DPRD Batu Bara yang membidangi perihal tersebut.
Saat Wartawan mengkonfirmasi perihal tersebut pada Senin (5/9/22), Ketua Komisi 1 DPRD Batu Bara, Ruslan, SH mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan info terkait keberangkatan para Kepala Desa seKabupaten Batu Bara tersebut.
Sementara beda halnya dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Batu Bara, Radyansyah Fitrianda Lubis, S.Sos, saat dikonfirmasi Wartawan terkesan mengelak dan mengatakan nanti kita kordinasi.
"Nanti ya adinda kita kordinasi, abang masih ada kegiatan," ujarnya singkat.
Hal ini sontak menjadi perbincangan kalangan pemerhati Desa, salah satunya yaitu Gusti selaku Ketua DPD APDESU Kab. Batu Bara. Dalam konfirmasinya melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan bahwa kegiatan study tiru ke Bali ini tidak selaras tujuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap tahunnya kita cek, seluruh Kepala Desa pasti ada melakukan kunjungan kerja ke luar kota, namun hasil signifikan ke desa di Batu Bara tidak ada. Katanya studi tiru, namun di ending keputusan bahwa keputusan Bupati menjadi patokan kepala desa dalam pembelanjaannya," ungkap Gusti.
Ia mengatakan bahwa study tiru ke Bali tidak perlu dilakukan karena Permendes Pdtt sudah maksimal memberikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas di desa masing-masing.
“DPMD harusnya memahami bahwa kultur kita sama Bali itu berbeda, dan kembalikan saja Azas MusrenbangDes dan Swakelola sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait azas pembangunan di desa," ucapnya.
Demikian pula kritikan dari Ketua GM Pujakesuma Batu Bara, Ahmad Dwi Sakti Hidaya, SE.
Beliau menganggap kepergian para Kades tersebut sangat melukai hati masyarakat. Pasalnya keberangkatan para Kades ke Bali bertepatan dengan naiknya harga BBM.
"Apakah program study tiru itu sangat penting sehingga tidak bisa diundurkan dulu programnya. Kasihan Masyarakat kita, maaf, apalagi yang ekonominya rendah tentu mereka merasakan sakit saat mendengarkan kabar ini. Disaat mereka sedang gelisah menghadapi situasi BBM yang melambung tinggi, disitu pula para Kepala Desa harus berangkat study tiru. Empatinya dimana?," tegasnya.
Selain itu pria yang akrab disapa Dwi ini juga mempertanyakan ketidaktanggapan Ketua Komisi 1 DPRD Batu Bara.
"Kemarin kita baca juga di berita bahwa Ketua Komisi 1 DPRD Batu Bara mengaku belum mendapatkan info terkait keberangkatan para Kepala Desa seKabupaten Batu Bara. Ini kan suatu hal yang janggal, kok bisa DPRD Batu Bara yang membidangi hal itu justru ketinggalan informasi. Apakah memang benar belum tahu atau justru tidak mau tahu?. Bagaimana seorang wakil rakyat bisa memperjuangkan rakyatnya jika ketinggalan informasi-informasi," ungkapnya.
Terakhir Dwi juga berharap semoga Komisi 1 DPRD Batu Bara mau menindaklanjuti perihal ini.
"Saya sih berharap bila perlu di RDP kan saja oleh Komisi 1, panggil itu Kadis PMDnya, panitianya, dan perwakilan para Kadesnya. Masyarakat juga ingin tahu apa yang sudah didapatkan para Kades disana dan berapa lama para kades mampu menerapkan ilmu yang didapatnya dari sana," harapnya.
Selain itu, kritikan juga datang dari Aspirasi Pemuda Mahasiswa Batu Bara (ASPARA) yang turut mengecam Program Study Tiru para Kepala Desa seKabupaten Batu Bara.
Ketua ASPARA Doni Saputra menuding kegiatan tersebut tidak masuk akal dan melihat bahwa pihak legislatif dan eksekutif sudah tidak harmonis.
"Inilah hal yang terkadang membuat pusing masyarakat bawah khususnya pemuda yang menyandang status mahasiswa, dengan kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal dan tidak efektif. Hal ini terkesan menghambur-hamburkan uang apalagi seperti yang kita tahu keberangkatan ini menggunakan dana desa yang jumlahnya lumayan fantastis.
Sementara desa-desa yang ada di Kabupaten Batu Bara masih terbilang sedikit yang merasakan sejahtera masyarakatnya, artinya masih banyak keperluan yang lebih efektif dengan menggunakan dana desa itu.
Dan yang membuat kita bingung disini ternyata kebijakan Pemerintah kali ini tidak diketahui komisi 1 DPRD Batu Bara. Seperti yang kita ketahui betapa pentingnya pengesahan pihak legislatif persoalan anggaran biaya.
Sepertinya pihak eksekutif dan legislatif sudah tidak harmonis lagi," ujarnya.
Selain itu, Mahasiswa UNA tersebut juga mengultimatum pihak-pihak terkait agar segera mundur dari jabatannya jika hal ini terus berkelanjutan.
"Apabila kebijakan seperti ini terus berkelanjutan, saya mendesak pihak-pihak terkait untuk mundur dari jabatan karena tidak berkompeten dalam melakukan tugas," tegas Doni.
Selain itu, Doni juga turut menegaskan kritikannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Batu Bara, Radyansyah Fitrianda Lubis, S. Sos.
"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan cuma sekali ini kita dengar seperti tak tepat sasaran atau dinilai menghambur-hamburkan uang negara, ini sudah menjadi kebiasaan Pejabat Kabupaten Batu Bara khususnya Kadis PMD, kebijakannya seperti asal-asalan, apa Kadis PMD itu gak mengerti bahwa desa yang maju di Kabupaten Batu Bara ini masih bisa dihitung atau terbilang masih sedikit, kenapa malah menghambur-hamburkan dana desa, berfikirlah untuk meminimalisir pengeluaran yang terbilang tidak terlalu penting. Bisa saja kita buat kegiatan Study Tiru tersebut di Kabupaten Batu Bara, banyak tempat wisata yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan seperti itu", tegas Doni Saputra kepada Wartawan melalui via WhatsApp, Jumat (9/9/2022).
Lebih lanjut dikatakan Doni, "Ucapan saya ini bersifat Somasi untuk Kadis PMD Batu Bara, apabila terjadi lagi kebijakan yang asal-asalan seperti ini, saya desak untuk anda mundur dari jabatan karena saya nilai tak sanggup menganalisa selaku pimpinan tertinggi pihak-pihak Pemerintahan Desa. Bila perlu copot beliau kalau sulit ditanya lagi oleh Wartawan terkait kebijakannya", tegas Doni.
Guna meredam emosi masyarakat, Kepala Dinas PMD Batu Bara, Radyansyah Fitrianda Lubis, S. Sos pun berusaha meyakinkan masyarakat dengan menyatakan bahwa keberangkatan para Kepala Desa murni belajar dan menjalankan program study tiru itu.
Namun siapa sangka, pernyataan Kadis PMD tersebut pun terbantahkan dengan ucapan Kepala Desa Laut Tador, Saifudin yang juga sebagai Ketua PAPDESI Batu Bara.
Kepada Wartawan, dengan jelas Saifudin membeberkan bahwa kegiatan study tiru ke Bali merupakan sekalian untuk refreshing.
Saifudin juga menjelaskan alasannya karena terlalu lelah menghadapi situasi covid-19 selama 2 tahun terakhir ini.
"Sekalian refreshinglah karena udah terlalu capek kami menghadapi covid. Udah 2 tahun kami menghadapi covid," jelasnya pada Kamis (15/9/2022).
Selain itu Saifudin yang merupakan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Batu Bara juga membeberkan bahwa dirinya yang juga kebetulan sebagai Kepala Desa di Laut Tador tidak berani menjamin seberapa lama ilmu yang didapatnya itu akan diterapkan di desanya.
Tidak sampai disitu, Saifudin juga turut membeberkan penyewaan hotel pada pelaksanaan study tiru tersebut merupakan satu kamar untuk dua Kades alias "Sikok bagi Duo".
Kades Laut Tador tersebut menjelaskan hal itu dilakukan oleh mereka karena biaya tiket pesawat sedang naik.
"Iya. Awalnya rencana kami satu kamar untuk 1 Kades, tapi karena darurat tiket pesawat berubah-ubah. Tiap menit kan berubah-ubah itu harga tiketnya," bebernya.
Kemudian Saifudin juga turut membeberkan terkait pembuatan SPJnya kepada Wartawan.
Sontak pengakuan Ketua PAPDESI tersebut pun membuat geger Masyarakat, sehingga ucapannya itu pun langsung direspon oleh Anggota Komisi 1 DPRD Batu Bara, Usman, SE, M.Si.
Saat ditemui Wartawan di ruang Komisi 1, pada Selasa (27/9/2022), Usman, SE, M.Si yang juga sebagai Ketua dari Fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB) menegaskan pihaknya akan segera memanggil Ketua PAPDESI dan Kadis PMD.
"Terkait statement Ketua PAPDESI yang mengatakan kegiatannya kemarin itu refreshing akan segera kami panggil.
Jadwalnya akan kami sesuaikan dulu dengan di Banmus," tegasnya.
Kemudian pada Selasa (18/10/2022), di Gedung Paripurna DPRD Batu Bara, Usman, SE, M.Si kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah memasukkan rencana RDP terkait hal tersebut ke Banmus, namun karena ada hal yang harus diutamakan terlebih dahulu seperti Pilkades serentak yang sudah didepan mata jadi harus diutamakan untuk membahas Pilkades dulu.
Dihari yang sama, berbeda halnya dengan Kadis PMD Radyansyah Fitrianda Lubis, S. Sos yang memilih menghindar dan terkesan lari dari Wartawan saat diwawancarai di Gedung Paripurna DPRD Batu Bara.
"Izin dulu, abang izin," ujarnya sembari berjalan cepat meninggalkan wartawan. (Tim)