MenaraToday.Com - Medan :
MPW PP Sumut menggelar Rapat Pleno, di Kantor MPW PP Sumut Jalan Thamrin Medan, Minggu (16/4/2023)
Hadir dalam rapat pleno tersebut Ketua MPW PP Sumut Kodrat Shah, MPO PP Sumut Sakhyan Asmara, anggota perumusan Daud Syah, Wakil Ketua Musa Rajekshah, Sekretaris M Iqbal Hanafi, dan seluruh pengurus MPW PP Sumut.
Ketua MPW PP Sumut Kodrat Shah didampingi Sekretaris M Iqbal Hanafia Hasibuan mengatakan, MPW PP Sumut melakukan rapat pleno untuk memutuskan pemecatan terhadap eks Ketua MPC PP Kabupaten Tapanuli Selatan Muhammad Amin Nasution dan SK nya sudah berakhir.
"Dan pemecatan ini adalah dicabutnya KTA dan akan segera dilaporkan kepada MPN Pemuda Pancasila di Jakarta", jelas Kodrat Shah dalam acara buka puasa bersama dan pemberian bingkisan kepada Anak yatim di Kantor MPW PP Sumut Jalan Thamrin Medan.
Lebih lanjut Kodrat Shah menyebutkan pemecatan terhadap Ketua MPC PP Tapsel karena saat pengurus MPW PP Sumut diberikan mandat melakukan verifikasi, di sana terjadi keributan dan pengacaman terhadap jiwa dan keselamatan Tim Verifikasi, Novan Siregar dan anggota. Dan tindakan itu sangat tidak ditolerir oleh organisasi Pemuda Pancasila.
"Atas peristiwa tersebut eks Ketua MPC PP Tapsel dianggap tidak mampu meredam anggotanya sehingga anggota MPW PP Sumut yang melakukan verifikasi atas perintah ketua merasa tidak dihargai. Dan itulah salah satu poinnya dan yang kedua memang masa jabatannya telah berakhir sehingga perlu dilakukan RPP" jelasnya.
Pada rapat pleno ini, memutuskan agenda penting, diantaranya juga segera tim verifikasi untuk segera menyelesaikan masalah vertikal yang tengah ditugaskan oleh Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang (P2C) Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Sumatera Utara di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota.
Selanjut, pada rapat pleno juga digelar buka puasa bersama dan kegiatan bakti sosial berbagi sembako bagi kader yang membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu.
"Marilah kita tetap jaga suasana kondusif dan sekali semua kader pemuda pancasila di semua tingkatan diminta untuk tidak membuat proposal minta THR kepada siapapun, "ujarnya. (Rls)