MenaraToday.Com - Pandeglang :
Sebanyak empat menteri di Kabinet merah putih hadiri rapat kordinasi daerah percepatan pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih dan pencanangan desa ekspor provinsi Banten. Kamis (8/5/2025), bertempat di halaman Kantor Desa Kertasana, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Keempat menteri tersebut yakni, Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan Indonesia, Yandri Susasnto Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia.
Turut hadir Riza Ahmad Patria Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia, Dyah Roro Esti Wakil Menteri Perdagangan, Andra Soni Gubernur Banten, Raden Dewi Setiani Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi Wakil Bupati Pandeglang, sejumlah dinas terkait, para kepala desa dan BPD se Provinsi Banten.
Andra Soni, Gubernur Banten dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mendukung percepatan terbentuknya koperasi desa merah putih, pemerintah provinsi (Pemprov) Banten akan menggulirkan bantuan pembiayaan sebesar Rp100 juta per Desa.
"Dana tersebut untuk membantu desa dalam pembiayaan pembentukan koperasi Desa, agar prosesnya cepat...pemprov banten jelas sangat mendukung dan setuju dengan terbentuknya kopdes merah putih ini mengingat 80% wilayah Banten adalah pedesaan," kata Andra Soni, Gubernur Banten.
Ia mengatakan, tak hanya itu pemprov juga meminta kepada desa-desa agar memberikan program beasiswa untuk 3 anak per desa.
"Berikan beasiswa itu untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, punya keinginan kuat kuliah agar nanti setelah mereka selesai bisa mengabdikan diri di desanya sendiri dan membangun desa sehingga menjadi desa yng cerdas dan berdaya saing," ujarnya.
Ditempat yang sama, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto tidak ingin desa itu tidak makmur, tidak ingin warga desa kurang gizi, tidak ingin desa itu tidak sehat. Oleh karenanya, terima kasih kepada Bupati, Gubernur, dan juga TNI dan Polri yang sudah berjuang membantu menjalankan segala program ditingkat daerah.
"Kopdes ini satu sistem ekonomi desa, yg mana sebetulnya desa ini banyak tertinggal, kurang punya daya tawar oleh karena itu desa harus sehat, harus cerdas maka perlu dibangun ekonominya, dan untuk membangun itu semua butuh modal," jelasnya.
Zulkifli menjelaskan, dulu pernah ada koperasi unit desa (KUD) namun seiring berjalannya waktu menghilang dan meninggalkan sejumlah persoalan.
"KUD (ketua untung duluan), sekarang gak boleh terjadi seperti itu lagi, naah sekarang Bapak presiden membentuk kopdes merah putih yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk masyarakat desa. Tidak tanggung-tanggung pemerintah menyediakan plafon sebanyak Rp5 Milyar per desa," jelasnya.
Kopdes Merah Putih ini, lanjutnya, dibentuk melalui musyawarah desa (Musdes), kemudian lapor notaris. Untuk program ini, Presiden Prabowo menganggarkan dana Rp400 triliun.
"Nanti yang namanya warung sembako, ngambil barangnya bisa langsung dari kopdes, naah kopdes ngambilnya langsung dari Bulog dengan harga pabrik," jelasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, masih ada lagi program lainnya yakni kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan melalui koperasi desa merah putih ini.
"Untuk KUR Kopdes ini pemerintah menyediakan dana Rp300 triliun, dan kopdes lah yang akan menyalurkan dengan ini total anggaran untuk Kopdes bisa mencapai Rp700 triliun. Mari do'akan semoga negara kita di tahun 2035 selambat-lambatnya 2040 menjadi negara yang maju," tandasnya.
Sementara itu, Uhadi, kepala Desa Kertasana selaku tuan rumah acara menyebut, siap gaspol terkait koperasi des merah putih.
"Kami langsung tancap gas untuk kopdes ini karena secara teknis kami sudah siap segala-galanya tinggal jalan saja," pungkasnya. (ILA)