MenaraToday.Com - Asahan :
Beredarnya informasi tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sejumlah karyawan PTPN IV Regional I Kebun Bandar Selamat (KBDSL) dalam satu tahun terakhir ini, mendapat sorotan dari Kalangan Masyarakat.
Manajemen perusahaan perkebunan Plat merah itu, di tuding terlalu mudah menjatuhkan sanksi PHK bagi sejumlah karyawan yang Telah melakukan pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Alasan PHK pun beragam, mulai dari oknum karyawan yang terlibat kasus hukum tindak pidana ringan (Tipiring), hingga pelanggaran disiplin kerja.
Teranyar, Kasus pencurian 20 kg Brondolan Sawit yang melibatkan seorang oknum karyawan pemanen berinisial DSB, .
Meski telah berdamai melalui Restoratif Justice (RJ) dengan manajemen perusahaan di Polsek Bandar Pulau, DSB tetap di jatuhkan sanksi PHK.
Kabar miring ini menjadi perbincangan hangat dimasyarakat seputar Kebun, serta mendapat sorotan dari para praktisi hukum, atas dugaan praktik pelanggaran prosedur hukum dalam penetapan PHK, karyawan bermasalah, tanpa melalui mekanisme prosedur peraturan yang berlaku
Menyorot Kasus PHK yang menimpa Karyawan DSB, Hanya dengan menggelar rapat Lembaga Kerjasama( LKS Bipatrit) antara manajemen dan Serikat Pekerja Kebun (SPBun) pada (6/12/2025) lalu, tanpa sepengetahuannya, Tiba tiba pihak manajemen (8/1) menjatuhkan sanksi PHK, dan berujung dengan mengundang DSB ke kantor kebun, kemudian menyodorkan dokumen Surat Keputusan PHK dan Perjanjian Bersama (PB) kepada DSB, untuk di tandatanganinya, tanda sepakat hubungan kerja berakhir.
DSB menduga proses PHK yang dilakukan manajemen PTPN IV KBDSL diduga tidak sesuai prosedur yang memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.
Seolah olah, DSB, telah menerima keputusan PHK sepihak itu, padahal komunikasi terkait persoalan nya, belum pernah dirundingkan secara Bipatrid
Sebagai upaya selanjutnya, Kepada wartawan ( 13/1), DBS mengungkapkan, jika dirinya telah berkordinasi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Asahan, perihal PHK yang dialaminya.
Sesuai petunjuk dari Disnaker, ia telah mengirimkan surat permohonan untuk segera digelar perundingan Bipatrid ke manajemen PTPN IV KBDSL dengan tembusan surat yang sama ke Dinas Ketenaga Kerjaan, Pemkab Asahan, serta SPBun Basis kBDSL, sebagai pihak terkait.
" Sesuai arahan dari Disnaker Pemkab Asahan, Hari Senin 12 Januari 2026 kemarin, Saya telah kirimkan surat permohonan ke manajemen, dengan jadwal, hari kamis 15;Januari 2025, dapat digelar perundingan Bipatrid, semoga langkah ini menjadi bisa tercapai kesepakatan baik, ungkapnya.
Terpisah, sebagai peran dan fungsi pengawasan pemerintah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Asahan, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI), Bangun Marpaung, SH, dikonfirmasi oleh wartawan (9/1) melalui sambungan WhatsApp ,menerangkan jika pihaknya (Disnaker Asahan) beberapa hari lalu telah menerima surat laporan keputusan tentang PHK karyawan PTPN IV KBDSL itu, atas dasar pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melalui perundingan LKS Bipatrid antara SPBun dengan manajemen.
" Beberapa hari lalu, kami telah menerima surat laporan tentang PHK karyawan PTPN IV KBDSL tersebut, namun kepada petugas yang diutus manajemen, kami telah menganjurkan, untuk segera digelar perundingan Bepatrid di wilayah perusahaan, guna membahas konflik Hubungan Industrial yang terjadi (PHK ), antara unsur pekerja / Serikat Pekerja dengan Perusahaan berunding dengan niat baik, sesuai mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku, dan risalah perundingan itu menjadi kesimpulan langkah tindakan selanjutnya, dan laporan hasilnya (bipatrit) akan kami tunggu," Terang Bangun Marpaung, SH.(SDM).