Upaya Polres Blitar untuk mempererat hubungan dengan insan pers melalui agenda Buka Puasa Bersama (Bukber) dan santunan anak yatim pada Rabu (25/2), justru menyisakan riak kekecewaan. Meski Kapolres Blitar, AKBP Rivanda S.I.K, menggaungkan pentingnya peran wartawan dalam menjaga Kamtibmas, nyatanya tidak semua elemen jurnalis di Blitar merasa dirangkul.
Dalam sambutannya di hadapan PJU dan tamu undangan, AKBP Rivanda menegaskan bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri. Ia menyebut wartawan memiliki kontribusi krusial dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blitar yang selama ini dikenal kondusif.
"Kerjasama dan sinergitas sangat diperlukan agar hasilnya lebih optimal. Kami terbuka dan siap menerima kritik konstruktif sebagai sarana kontrol demi pelayanan yang lebih baik," ujar AKBP Rivanda. Namun, pernyataan manis tersebut terasa hambar bagi sebagian kalangan jurnalis yang justru merasa "ditinggalkan" dalam momen silaturahmi tersebut.
Kritik tajam datang dari Sutrisno, SH., Pimpinan Redaksi Media Monitor Hukum sekaligus Ketua Persatuan Insan Jurnalis Blitar (PIJAR). Sebagai pimpinan organisasi wartawan yang memiliki rekam jejak eksistensi panjang di Blitar, Sutrisno menyayangkan sikap diskriminatif atau kelalaian yang dilakukan pihak penyelenggara. Sutrisno merasa kemitraan erat yang selama ini dibangun dengan Polres Blitar, terutama dalam hal pemberitaan positif, seolah tidak dihargai.
"Sangat disayangkan, kami merasa tidak di-uwongke (diorangkan). Padahal selama ini sinergitas dalam pemberitaan sudah terjalin sangat dekat. Bagaimana bisa bicara sinergitas jika elemen pers yang eksis justru terlupakan?" tegas Sutrisno dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Sutrisno mengungkapkan kekecewaannya terhadap respon pihak Humas Polres Blitar. Saat dikonfirmasi, alasan yang muncul adalah faktor "lupa" karena agenda yang mendadak serta status pejabat Humas yang masih baru.
Bagi kalangan jurnalis, alasan tersebut dinilai tidak profesional. Jika Polres Blitar benar-benar memandang media sebagai mitra strategis dalam mengelola Kamtibmas, seharusnya koordinasi dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
Kegiatan yang ditutup dengan santunan anak yatim tersebut memang berjalan khidmat secara seremonial, namun secara diplomasi media, Polres Blitar dinilai gagal merangkul seluruh kekuatan pers di wilayahnya. Kejadian ini menjadi catatan penting: Apakah sinergitas yang dibangun benar-benar inklusif, atau sekadar formalitas untuk memenuhi agenda tahunan. (Nanik)