MenaraToday.Com - Pandeglang :
Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pandeglang. Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan (GRPM) menilai kondisi pengelolaan sampah di daerah tersebut masih jauh dari harapan, meski pemerintah daerah telah menggulirkan berbagai program.
Di sejumlah titik, tumpukan sampah masih terlihat jelas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan yang seharusnya menjadi bagian mendasar dari pelayanan publik. Situasi tersebut pun memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas program yang selama ini digaungkan.
Koordinator Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan, Rohmat, mengatakan bahwa persoalan sampah sudah berlangsung lama tanpa penanganan yang signifikan.
“Setiap tahun selalu ada program dan janji, tapi di lapangan kondisinya tidak banyak berubah. Ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” ujar Rohmat. Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan, masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan narasi atau wacana, melainkan tindakan nyata dari pemerintah daerah.
“Publik butuh bukti, bukan sekadar janji. Kalau memang ada program, harus jelas targetnya, indikator keberhasilannya, dan hasilnya bisa dilihat langsung,” tambahnya.
Ia menilai persoalan sampah tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
“Sampah yang tidak tertangani bisa memicu berbagai penyakit, mencemari lingkungan, bahkan merusak kualitas hidup masyarakat. Ini bukan hanya soal estetika kota,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Edukasi, partisipasi warga, dan transparansi anggaran sangat penting. Tanpa itu, program sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Gerakan Rakyat Pandeglang pun mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja pengelolaan sampah. Mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam mencari solusi.
“Kritik ini merupakan bentuk kontrol sosial, bukan untuk menjatuhkan. Harapannya, pemerintah dapat kembali fokus pada pelayanan publik dengan kerja nyata,” tutup Rahmat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait sorotan tersebut. Kabid Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pandeglang ketika dikonfirmasi belum memberikan penjelasan apapun (ILA).