MenaraToday.Com - Pandeglang :
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai diterapkan pemerintah pusat. Namun, tidak semua pegawai di daerah bisa menikmati fleksibilitas kerja tersebut. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang misalnya, kebijakan WFH diberlakukan secara terbatas. Sejumlah ASN dipastikan tetap bekerja dari kantor, terutama mereka yang memiliki peran strategis dan berada di sektor layanan publik, seperti bidang kesehatan, keamanan dan kebersihan.
Kebijakan kerja fleksibel yang kini mulai digaungkan pemerintah pusat memang terdengar menjanjikan. Bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan setiap Jumat dianggap sebagai langkah menuju birokrasi yang lebih adaptif dan modern. Sebuah perubahan yang, bagi sebagian ASN, terasa seperti angin segar di tengah rutinitas kantor yang padat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Asep Rahmat, menyampaikan dengan tegas bahwa kebijakan ini memiliki batas yang jelas. Tidak semua jabatan bisa mengikuti skema WFH.
“WFH ini tidak untuk semua. Pejabat eselon II, III, dan IV tetap bekerja seperti biasa di kantor,” ujarnya. Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, jabatan struktural memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas perangkat daerah yang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh.
“Banyak hal yang membutuhkan respon cepat dan koordinasi langsung. Itu sebabnya kehadiran fisik tetap diperlukan,” katanya.
Di sisi lain, ada kelompok ASN yang bahkan sejak awal tak pernah masuk dalam wacana WFH.
Mereka adalah para petugas kesehatan, keamanan, dan kebersihan, wajah-wajah yang mungkin tak selalu berada di ruang rapat, tetapi justru menjadi garda terdepan pelayanan publik. Bagi mereka, pekerjaan tidak mengenal jeda, apalagi sekadar berpindah lokasi ke rumah.
Siti Nurhayati, seorang tenaga kesehatan di salah satu puskesmas di Pandeglang, mengaku kebijakan WFH memang tidak berdampak pada pekerjaannya.
“Kalau di kesehatan, kami tetap harus standby di tempat. Pasien tetap datang setiap hari, jadi tidak mungkin kerja dari rumah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku memahami kebijakan tersebut karena setiap sektor memiliki kebutuhan yang berbeda.
Hal senada disampaikan Rudi, petugas kebersihan yang setiap pagi bertugas menyapu jalanan. Baginya, kehadiran di lapangan adalah bagian utama dari tanggung jawab.
“Kalau kami libur atau kerja dari rumah, ya jalanan bisa kotor. Jadi memang harus tetap turun langsung,” katanya sambil tersenyum.
Sementara itu, dari sisi keamanan, petugas Satpol PP, Andi, juga menegaskan pentingnya kehadiran langsung di lapangan.
“Tugas kami menjaga ketertiban. Tidak bisa dilakukan dari rumah. Jadi tetap masuk seperti biasa,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan itu, ruang fleksibilitas justru terbuka bagi pegawai pelaksana dan jabatan fungsional. Mereka diberi kesempatan merasakan WFH, sejalan dengan upaya efisiensi dan dorongan transformasi digital dalam birokrasi.
Bagi sebagian ASN, ini menjadi keseimbangan baru antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun bagi yang lain, ini menjadi pengingat bahwa tidak semua peran bisa diperlakukan sama.
Di Pandeglang, WFH bukan sekadar mengikuti tren global atau kebijakan pusat. Ia hadir sebagai strategi yang disesuaikan fleksibel bagi yang memungkinkan, namun tetap tegas bagi mereka yang memegang peran krusial.
Karena pada akhirnya, di balik wacana fleksibilitas kerja, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (ILA)