MenaraToday.Com - Pandeglang :
Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan menyampaikan kekecewaan setelah massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu (24/6/2026), tidak ditemui langsung oleh Bupati Pandeglang maupun pejabat yang dinilai memiliki kewenangan untuk menanggapi tuntutan mereka.
Aksi di Pandeglang tersebut mengusung tema “Evaluasi Kinerja PNS/ASN, Selamatkan APBN, APBD, dan APBDes”. Massa aksi membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), transparansi penggunaan anggaran negara, serta tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan, Rohmat, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya perwakilan pemerintah daerah yang dapat memberikan jawaban dan komitmen atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami datang secara terbuka, tertib, dan membawa aspirasi rakyat. Sangat kami sesalkan tidak adanya Bupati maupun pejabat yang berwenang untuk menemui massa aksi. Padahal yang kami suarakan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” kata Rohmat.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes agar penggunaannya benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Dalam aksi tersebut, Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN dan perangkat pemerintahan yang dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik.
“Kami menuntut adanya evaluasi nyata terhadap kinerja ASN dan seluruh perangkat pemerintahan. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Rohmat menilai ketidakhadiran Bupati Pandeglang maupun pejabat terkait saat aksi berlangsung dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Padahal, menurutnya, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi tuntutan aksi melalui langkah-langkah konstitusional dan damai.
“Perjuangan ini tidak berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal kepentingan rakyat, mendorong transparansi anggaran, dan memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai amanat yang diberikan masyarakat,” tegas Rohmat.
Aksi berlangsung dengan aman dan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang telah disampaikan.
Hingga aksi berakhir, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait tuntutan yang disampaikan oleh Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan. (ILA)