Beredarnya dokumen penawaran layanan pinjaman yang mengatasnamakan lembaga bernama "Koperasi Angdin Usaha Sendiri" menjadi perhatian masyarakat. Dalam dokumen yang beredar luas di media sosial dan sejumlah kalangan warga, tercantum nama seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial NS sebagai pemilik (owner) lembaga tersebut.
Berdasarkan isi dokumen yang diperoleh redaksi, lembaga tersebut menawarkan pinjaman mingguan mulai dari Rp500.000 hingga Rp. 5.000.000. Adapun persyaratan yang diminta kepada calon peminjam antara lain fotokopi KTP suami istri, pas foto ukuran 3×4, serta materai Rp. 10.000 yang disiapkan di awal pengajuan.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait aspek kedinasan maupun legalitas usaha yang dijalankan.
Dari sisi kedinasan, apabila benar yang bersangkutan berstatus sebagai PNS aktif, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara. Penentuan adanya pelanggaran tentu harus melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai prosedur.
Sementara itu, dari sisi legalitas usaha, hingga berita ini diturunkan redaksi belum memperoleh dokumen yang menunjukkan status badan hukum koperasi maupun izin operasional simpan pinjam atas nama lembaga tersebut. Ketiadaan informasi mengenai legalitas tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait perlindungan hukum bagi pengguna jasa keuangan.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum menggunakan layanan pinjaman dari lembaga mana pun. Calon nasabah disarankan memastikan terlebih dahulu status badan hukum, izin operasional, serta mekanisme pelayanan yang jelas agar terhindar dari potensi kerugian.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada NS maupun pihak instansi terkait untuk memperoleh penjelasan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
Publik berharap Inspektorat Daerah, BKPSDM, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sarolangun dapat melakukan penelusuran dan memberikan klarifikasi secara terbuka apabila diperlukan, guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen yang beredar dan informasi yang berhasil dihimpun redaksi. Sesuai prinsip praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam berita ini tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya hasil pemeriksaan atau keputusan dari pihak berwenang. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (Mucin)