MenaraToday.Com - Pandeglang :
Simulasi tsunami di Kabupaten Pandeglang yang digelar oleh Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS) menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini dirangkai dengan pembentukan kampung siaga bencana melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, kementerian dan lembaga, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat setempat. Di area pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Banten 2 Labuan.
Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Moh. Barokna Haulah, mengatakan Provinsi Banten memiliki tingkat potensi kedaruratan yang cukup tinggi. Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, wilayah pesisir juga kerap menghadapi kecelakaan nelayan, kecelakaan transportasi, hingga kasus orang tenggelam.
"Hampir seluruh wilayah pesisir di Banten memiliki potensi ancaman yang sama karena berbatasan langsung dengan laut. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga SOP, jalur evakuasi, hingga pembagian tugas masyarakat tidak bisa disamaratakan," kata Barokna, usai menutup kegiatan simulasi bencana. Kamis (29/7/2026).
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam membangun budaya siaga bencana. Karena itu, setiap daerah perlu mengembangkan sistem penanggulangan yang sesuai dengan karakteristik ancaman di wilayahnya, baik bencana alam maupun kondisi darurat lainnya seperti kecelakaan teknologi dan pencemaran lingkungan.
Barokna menjelaskan simulasi mitigasi bencana tersebut melibatkan masyarakat, pemerintah kecamatan, BMKG, Kementerian Perhubungan, TNI, pihak PLTU, serta berbagai organisasi kemanusiaan seperti Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan organisasi relawan lainnya.
"Kegiatan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Masyarakat harus terus melaksanakan simulasi secara mandiri, memperbaiki SOP, jalur evakuasi, sistem komunikasi, serta meningkatkan kemampuan pertolongan pertama agar semakin tangguh menghadapi berbagai kondisi darurat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pandeglang, Reza A. Kurniawan, mengapresiasi pembentukan kampung siaga bencana sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat pesisir.
Ia mengatakan Kabupaten Pandeglang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Banten, mencapai sekitar 200 hingga 300 kilometer. Kondisi tersebut membuat wilayah ini memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana, terutama tsunami.
"Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari risiko bencana. Karena itu pendekatan berbasis komunitas terus dikembangkan agar masyarakat berperan aktif mulai dari mitigasi, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana," jelasnya.
Menurut Reza, berbagai program seperti Desa Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana bertujuan membentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan serta siap menghadapi ancaman bencana kapan pun terjadi.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang, Dede Widarso, menyatakan pihaknya mendukung penuh penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir. Seluruh pengurus HNSI di wilayah pesisir Pandeglang, kata dia, siap terlibat dalam edukasi dan simulasi kebencanaan.
"Pengalaman bencana tsunami di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Dengan adanya simulasi dan pembentukan kampung siaga bencana, warga diharapkan memahami jalur evakuasi, prosedur penyelamatan diri, dan mampu bertindak cepat apabila terjadi keadaan darurat," tandasnya.
Program simulasi tsunami di Pandeglang diharapkan menjadi model penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat di wilayah pesisir Banten, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. (ILA)