MenaraToday.Com - Pandeglang :
Mahasiswa Pandeglang Bersatu yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menyerukan aksi September Kelam yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, Banten, Kamis, 3 September 2026. Dalam aksi mahasiswa Pandeglang tersebut, sedikitnya tujuh tuntutan akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Aksi September Kelam Pandeglang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Seruan aksi tersebut tercantum dalam poster yang beredar dan mengusung tema “Mahasiswa Pandeglang Bersatu” dengan ajakan “Kepung Bupati & DPRD Pandeglang”.
Ketua II Bidang Eksternal PMII STAI Babunnajah Pandeglang, Rifky Gozali, mengatakan gerakan tersebut dipelopori sejumlah organisasi mahasiswa.
“Gerakan ini dipelopori oleh PMII Cabang Pandeglang, LMND, GMNI, HMI, IMM dan seluruh parlemen masyarakat Kabupaten Pandeglang,” kata Rifky. Selasa (1/9/2026).
Rifky menjelaskan, terdapat tujuh tuntutan yang akan dibawa dalam aksi mahasiswa Pandeglang pada 3 September 2026.
Pertama, mahasiswa menuntut Bupati Pandeglang mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, mahasiswa menuntut DPRD Pandeglang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan lainnya yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Ketiga, mahasiswa meminta DPRD Pandeglang menggelar sidang istimewa untuk mengevaluasi dan menurunkan besaran tunjangan anggota DPRD Pandeglang.
Keempat, mahasiswa menuntut penghapusan anggaran Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebesar Rp. 1,1 miliar dan meminta anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Kelima, mahasiswa meminta KPK RI mengusut dugaan korupsi dan kebocoran PAD di Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh serta menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Keenam, mahasiswa menuntut legislatif Pandeglang melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam proses pembahasan kebijakan publik serta memberikan ruang partisipasi dalam rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketujuh, mahasiswa meminta Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi TPP dan anggaran belanja pegawai. Anggaran yang dinilai tidak menjadi prioritas diminta dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Rifky, aksi September Kelam merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang serta DPRD Pandeglang.
Mahasiswa menilai sejumlah persoalan di Kabupaten Pandeglang masih membutuhkan perhatian serius, di antaranya kondisi infrastruktur jalan, angka putus sekolah dan pengangguran.
“Ini merupakan bentuk kekecewaan atas kinerja Bupati-dan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak berdampak nyata untuk masyarakat,” ujar Rifky.
Ia juga menyoroti pengelolaan pendapatan daerah. Menurut dia, potensi pendapatan daerah seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rifky juga mempertanyakan besaran tunjangan wakil rakyat di tengah berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat Pandeglang.
Rifky menegaskan, kritik yang disampaikan melalui aksi mahasiswa Pandeglang merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang lebih terbuka terhadap aspirasi mahasiswa serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses pembangunan dan kebijakan publik.
“Bupati dipilih bukan hanya untuk menjadi vlogger konten. Wakil bupati dipilih sebagai putra Pandeglang asli yang bisa membawa generasi muda lebih peka terhadap apa yang menjadi cita-cita bersama,” katanya.
“Kritik merupakan kepedulian. Ketika apa yang seharusnya disampaikan itu akan dibungkam, percayalah generasi masa yang akan datang sudah selesai,” sambungnya.
Aksi September Kelam di Pandeglang tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang pada Kamis, 3 September 2026 pukul 14.00 Wib (ILA)