MenaraToday.Com - Pandeglang :
Sebanyak lebih kurang 150 mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pandeglang Bersatu terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “September Kelam: Kepung Bupati dan DPRD Pandeglang” pada Kamis (3/9/2026) di halaman kantor Bupati Pandeglang dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Pandeglang menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi infrastruktur, hingga anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp. 1,1 miliar.
Aksi mahasiswa sempat diwarnai aksi dorong-mendorong dengan pihak pengamanan ketika massa hendak masuk ke Gedung DPRD Pandeglang.
Salah satu peserta aksi dari PMMI Staibana, Rifky Gozali, mengatakan mahasiswa datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran.
“Mahasiswa datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran,” ujar Rifky.
Menurut Rifky, persoalan APBD Pandeglang tidak semestinya hanya dilihat dari sisi administrasi dan angka dalam dokumen anggaran. Penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Mahasiswa Pandeglang Bersatu menilai pengelolaan PAD Kabupaten Pandeglang masih perlu mendapat perhatian serius.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi PAD, seperti parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, dan sektor usaha lainnya, diminta diawasi secara lebih optimal.
Mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi dapat dikelola secara transparan sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Rifky menilai optimalisasi PAD harus berjalan beriringan dengan perbaikan pelayanan publik.
Selain PAD, kondisi infrastruktur menjadi persoalan lain yang disuarakan dalam aksi mahasiswa.
Para demonstran mempertanyakan prioritas belanja daerah ketika masyarakat di sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan jalan dan infrastruktur dasar.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah mengevaluasi belanja nonprioritas dan mengarahkannya kepada program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut mahasiswa, pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan harus menjadi bagian dari prioritas dalam pengelolaan APBD Pandeglang.
Mahasiswa Pandeglang Bersatu juga mempersoalkan rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD yang disebut mencapai Rp1,1 miliar. Mereka meminta penggunaan anggaran tersebut dievaluasi secara terbuka dan transparan.
Apabila anggaran tersebut dinilai bukan kebutuhan prioritas, mahasiswa meminta agar anggaran dialihkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rifky mengatakan, mahasiswa mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran tersebut di tengah masih adanya persoalan infrastruktur dan kebutuhan publik.
Dalam orasinya, Mahasiswa juga mendesak DPRD Pandeglang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat dan pembahasan dokumen anggaran.
Mereka meminta anggota DPRD turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD.
“DPRD harus turun langsung ke lapangan, melihat persoalan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD, dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” kata Rifky.
Poin lain yang disuarakan mahasiswa adalah dugaan kebocoran atau tidak optimalnya penerimaan PAD Kabupaten Pandeglang.
Atas persoalan tersebut, mahasiswa meminta KPK RI dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan serta pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Mahasiswa menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang objektif.
“Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang objektif. Namun, dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban,” tegas Rifky.
Dalam aksi “September Kelam”, Mahasiswa Pandeglang Bersatu menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang.
1. Mencopot kepala OPD yang dinilai gagal memenuhi target PAD
2. Meminta DPRD turun ke lapangan untuk mengawasi pengelolaan parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, dan sektor lainnya.
3. Menghapus anggaran peningkatan kapasitas DPRD sebesar Rp1,1 miliar dan mengalihkannya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
4. Melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam pembahasan kebijakan publik serta memberikan ruang partisipasi dalam rapat paripurna.
5. Mengevaluasi TPP dan belanja pegawai serta mengalihkan anggaran non prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan.
6. Meminta KPK mengusut dugaan korupsi terkait kebocoran PAD serta menindak pihak yang terbukti terlibat berdasarkan proses hukum.
Mahasiswa Pandeglang Bersatu menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD Pandeglang.
Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD merespons seluruh tuntutan secara terbuka serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama dalam pengelolaan APBD. (ILA)