MenaraToday.Com – Papua :
Dalam Rangka
Kunjungan Kerja ke Papua, Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.,
S.U., M.I.P menggelar Forum Komunikasi dengan Tokoh Masyarakat Papua, bertempat
di Balrom Cenderawasih 2 Swissbell Hotel Kota Jayapura, Sabtu (30/11/2019)
pukul 10.10 Wit.
Hadir dalam kegiatan
yakni, Wakil Mentri PUPR Jhon Wempi Waitipo S.H., M.H, Wakil Gubernur Prov.
Papua Klemen Tinal, S.E., M.M., Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM, Pdt. Dr.
Bertus Tabuni, SE, M.Si Ketua Sinode Kingmi, Matius Murib Direktur Pak Ham
Papua, Frits Ramandey S.Sos MH. Perwakilan Komnas HAM Papua, Ketua PBNU Papua
Tonny Wanggai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua.
Kegiatan diawali
dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa pembuka
kegiatan.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, S.E., M.M., pada sambutannya mengatakan bahwa pemerataan
warga Papua yang dimana warga Papua ini semua adalah orang Papua dan tidak ada
pendatang, yang ada yaitu Orang Asli Papua dan orang lama yang sudah tinggal di
Papua.
“Pemerintah Provinsi
Papua merupakan perwakilan dari Walikota maupun Para Bupati yang berada di
daerah dan bersentuhan langsung ada untuk menangani permasalahan di Papua.
Diskriminasi positif dalam bentuk otonomi secara umum dari pemilihan pejabat
daerah seperti Gubernur Walikota ataupun pejabat daerah lainnya,” ucap Wakil
Gubernur.
Wakil Mentri PUPR
Jhon Wempi Waitipo S.H., M.H, pada kesempatannya menyampaikan bahwa komitmen
Papua harus lebih maju dari tahun sebelumnya dengan perhatian penuh dari
pemerintahan bapak presiden yang sering memantau langsung ke Papua. “Mari Kita
bersama-sama membangun Papua dari kemanan, keadilan dan kesamarataan,” ucap
Wakil Mentri PUPR.
Menko Polhukam Prof.
Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P pada kesempatannya mengatakan bahwa
Bio Politik yang bernama Indonesia gambaran sebagai pemersatu bangsa yang
selalu ingin mamajukan Papua seperti wilayah di Jawa.
“Permasalahan
ketertinggalan Insfrastruktur, Transportasi, Telekomunikasi pemerintah
Indonesia telah berkerja baik untuk memajukan rakyat ini kebijakan dari bapak
presiden. Pemerintah Republik Indonesia memberi kebijakan yaitu Afirmasi
otonomi khusus kepada Papua, agar Papua maju, Mandiri dan (Afirmasi) Program
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk Papua memberikan pendidikan
gratis,” ucap Menko Polhukam.(efrizal/tim)