 |
| Keterangan Gambar : Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta. Adlin Panjaitan (Foto : Arsip) |
MenaraToday.Com - Jakarta :
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah resmi memutuskan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang,.
Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,
Berbagai Pro Kontra pun bermunculan baik itu dari pengamat Politik maupun Aktifis Penggiat demokrasi di berbagai kalangan seperti yang disampaikan Alumni SKPP Bawaslu RI Adlin Panjaitan
”Pilkada tahun ini sangatlah berbeda dengan pilkada seperti tahun sebelumnya, ditahun ini kita dihadapkan bukan lagi berfikir tentang bagaimana cara memilih pemimpin untuk kemajuan daerah kita masing – masing melainkan saat ini juga kita memikirkan apa jaminan kesehatan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pilkada di tengah Pandemi ini, kalau merujuk pada (PKPU no 5 tahun 2020) semua tahapan harus menggunakan Protokol kesehatan baik itu dalam Pemutahiran data pemilih , Pencoklitan dan bahkan sampai pada pencoblosan, maka untuk itu saya hanya berharap kepada KPU dan Bawaslu di Seluruh Indonesia untuk setiap saat mematuhi itu walupun di daerahnya tergolong zona hijau sekalipun, karena kita tidak tau kapan wabah ini akan berakhir, belum lagi hari ini kita melihat Solo sudah masuk zona hitam ini akan menjadi tanggung jawab besar kepada teman teman penyelenggara disana" ujar Adlin.
Kasus covid-19 di beberapa hari terakhir ini semakin hari semakin bertambah, di rilis dari data Gugus Tugas Pusat pertanggal 14 Juli 2020 tercatat sudah mencapai 76.981 kasus sampai hari ini, belum lagi kasus perhari belakangan ini semakin meningkat.
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta itu juga mengatakan “kita melihat bahwa kasus Covid-19 ini makin hari terus meningkat drastis, melihat Pernyataan Presdien Jokowi juga mengatakan bahwa puncak dari kasus covid-19 ini akan terjadi pada Agustus - September mendatang.
“Analisa saya bahwa Tolak ukur Covid-19 ini adalah pasca Pilkada 2020 kenapa, karena kita melihat disitu pasti banyak keramian, kampanye, bahkan pengumpulan masa, dan semua itu harus meamatuhi protokoler kesehatan yang mana sesuai dengan perintah KPU dan Bawaslu, intinya kita harus belajar dari pemilu korsel kita melihat Kesuksesan Korsel lakukan pemilu di tengah pandemi tak lepas dari tiga faktor utama, sistem pemilu yang baik, penanganan covid-19 yang sigap, dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara”ujarnya. (NN/Red)