MenaraToday.Com – Jakarta :
Presiden
RI, Joko Widodo menggelar rapat terbatas melalui Video Confrence dengan Komite
Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid 19 di Istana
Merdeka, Senin (27/7/2020)
Dalam
arahannya Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa kasus
global sudah mencapai 15,8 juta dengan angka kematian 640 ribu.
“Tadi pagi
saya mendapatkan informasi bahwa secara global angka yang terinfeksi Covid 19
sudah mencapai 15,8 juta dengan angka kematian sebanyak 640 ribu. Di Amerika
Serikat sendiri mencapai 4,2 juta, di India sebanyak 1,4 juta. Jadi oleh sebab
itu perlu di waspadai jangan sampai aura krisis tersebut sudah hilang, semangat
menangani krisis ini hilang atau turun, oleh sebab itu saya ingin menekankan
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite yakni yang pertama,
Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan
ekonomi agar seimbang antara gas dan
remnya. Dan
penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi
aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia
dan bisa digunakan secara efektif. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak
ada yang namanya pembubaran Satgas COVID-19, enggak ada, baik di pusat maupun
di daerah. Semuanya harus
tetap bekerja keras. Komite ini adalah, sekali lagi, mengintegrasikan antara
kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, di
bidang kesehatan. Saya ingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian,
memberikan prioritas penanganan di delapan provinsi yakni DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74
persen kasus positif yang ada di Indonesia.” Terang Jokowi
Jokowi
juga menyebutkan targetnya sudah jelas yakni turunkan
angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan
setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif
baru secepat-cepatnya. 3T; Testing, Tracing, dan Treatment harus betul-betul dilakukan
secara masif dan lebih agresif.
“Jika
masih ditemukan di lapangan peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab,
APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan segera selesaikan, segera
bereskan. Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, dengan masyarakat, dengan
daerah harus dilakukan seefektif mungkin. Dan
Yang
ketiga, mengenai penyerapan stimulus penanganan COVID-19. Ini masih belum
optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal
22 Juli, dari total stimulus penanganan COVID-19, yaitu sebesar Rp695 triliun
yang terealisasi baru Rp136 triliun. Artinya, baru 19 persen. Sekali lagi, baru
19 persen. Di
perlindungan sosial 38 persen, di UMKKM 25 persen, ini termasuk penempatan dana
di HIMBARA Rp30 triliun, di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen,
demikian juga di dukungan untuk sektoral
dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5 persen, insentif usaha 13 persen. Inilah yang harus segera diatasi oleh
Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat,
sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal
tadi betul-betul bisa diselesaikan. Saya ingatkan,
kalau masalahnya ada di regulasi (dan) di administrasi segera dilihat betul.
Kalau memang regulasi ya revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan
shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral,
ego daerah. Saya kira
penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini
betul-betul ada betul. Saya ingin di
setiap posko yang ada, baik di BNPB, di pusat, di daerah, di Komite itu
kelihatan sangat sibuk, ke sana-ke sini, ke sana-ke sini gitu lo, kita auranya
krisis ada” jelas Presiden. (Release)