![]() |
| Keterangan Gambar : Aksi Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang menolak adanya Dinasti Politik di Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan (Foto : Release) |
MenaraToday.Com – Jakarta :
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu menggelar aksi demonstarsi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI – P) di jalan Pangeran Diponegoro No. 58 Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020) siang.
![]() |
| Keterangan Gambar : Aksi Mahasiswa Sumatera Utara asal Asahan saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPP PDI - Perjuangan (Foto : Release) |
Dalam aksi tersebut para mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara menolak pencalonan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution sebagai Calon Walikota Medan dan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai Calon Walikota Solo sebab mahasiswa tidak menginginkan adanya Dinasti Politik di Indonesia.
“Kami tidak menginginkan adanya Dinasti Politik, untuk
itu kami meminta agar Ketua Umum PDI-Perjuangan untuk mengkaji ulang
rekomendasi yang diberikan kepada Boby Nasution yang merupakan menantu Presiden
Jokowi. Sebab kami menilai Politik Dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi
sama halnya dengan zaman Orde Baru dan kami menganggap praktik ini dapat
merusak demokrasi di Indonesia. Bahkan dulu Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa
keluarganya tidak berpolitik, namun saat ini kenapa keluarganya justru ikutan berpolitik.
Selain itu Ketua Umum PDI – P, Ibu Megawati pada bulan Februari yang lalu
pernah mengatakan bahwa “anak-anak muda yang tidak memiliki potensi untuk
memimpin bangsa atau daerah sebaiknya jangan dipaksakan untuk maju pada
pemilihan. Jadi dengan adanya Dinasti Politik ini kami menilai adanya candu
kekuasaan sebab selain menantu Presiden, Bobby Nasution yang mencalon sebagai Walikota
Medan juga anak Presiden, Gibran Rakabuming sebagai Calon Walikota Solo” ujar
Adlin Panjaitan salah seorang mahasiswa asal Asahan yang menjadi orator dalam
aksi tersebut.
Selain menolak adanya Dinasti Politik, para demonstran
juga meminta agar KPK memanggil Boby Nasution selaku pemegang perusahaan PT.
Wirasana terkait pekerjaan proyek perumahan dengan bendera PT. Wirasena Citra
Reswara (WCR) yang terindikasi korupsi,
“Terkait dugaan kasus menantu
Presiden Jokowi. Bobby Nasution yang pernah menggarap Proyek Perumahan
bersubsidi di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Suka Bumi pada tahun 2019 yang lalu
dimana proyek tersebut digarap melalui PT. Wirasena Citra Reswara (WCR) yang
merupakan perusahaan yang dipimpin Bobby Nasution dimana berdasarkan informasi
yang kami himpun perumahan tersebut dibangun di lahan seluas 35 Hectare dengan
jumlah 1.500 unit rumah. Dimana untuk tahap awal dibangun 500 unit rumah dengan
luas lahan 15 hectare yang hingga saat ini diduga bermasalah dan terindikasi
adanya korupsi. Dan kami menduga Presiden Jokowi memenangkan Boby Nasution
sebagai pemenang tender proyek perumahan tersebut sebagai modal untuk maju
menjadi calon Wali Kota Medan” ujarnya.
Selain itu Adlin menyebutkan
bahwa Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa keluarga beliau tidak akan “Mroyek”
atau terlibat dalam pengerjaan proyek swasta maupun BUMN, namun kenyataannya,
menatu Presiden Jokowi, Bobby Nasution malah main proyek.
“Intinya kami menolak Dinasti Politik, sebab Dinasti Politik dapat merusak jalannya demokrasi di bumi pertiwi. Sedangkan untuk kota Medan, merupakan cerminan maju atau tidaknya Provinsi Sumatera Utara, jadi sudah barang tentu Kota Medan membutuhkan sosok pemimpin yang pro terhadap segala kepentingan masyarakat, dengan adanya dinasti politik nantinya dapat mempengaruhi segala kebijakan dalam bentuk kepentingan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat dan itu sangat tidak kami inginkan” jelasnya (Nunk/Red)

