-->
Call Center0821-6669-1169
Admin IT0821-6787-4402

3 Fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan Tolak Paripurna Pembahasan KUA PPAS 2021, Ini Penyebabnya



Menaratoday.com - Padangsidimpuan 


DPRD Kota Padangsidimpuan bersama Pemkot diagendakan melaksanakan rapat paripurna tetang rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2021, tiga fraksi yakni fraksi Gerindra, fraksi Demokrat dan PDI-P sudah menentukan sikap dengan menolak menghadiri rapat tersebut disebabkan pertanggung jawaban APBD 2019 belum jelas.



Dalam surat resmi yang ditantangani masing-masing ketua dan sekretaris ketiga fraksi tersebut, dilayangkan kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, tertanggal 12 Oktober 2020 yang langsung menyatakan penolakan menghadiri rapat paripurna KUA-PPAS sebab ketiga fraksi menanyakan status hukum pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019 belum jelas dan surat ketiga fraksi tentang pembentukan pansus belum mendapat sambutan dari ketua DPRD Padangsidimpuan, Siwan Siswanto.


Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan, Irfan Harahap mengatakan kepada wartawan fraksinya bersama Gerindra dan PDI-P sudah menyatakan menolak mengikuti rapat Paripurna KUA-PPAS sebelum ketua dprd membentuk pansus .


"Suratnya sudah kita layangkan kepada ketua dan tegas kita menolak hadir pada rapat paripurna     "Kata Irfan Harahap.


Surat penolakan tersebut ditanda tangani ketua fraksi dan sekretaris demokrat, Irfan Harahap dan Abdul Rahman Harahap, Ketua dan sekretaris Fraksi Gerindra, M. Khalid Rahman dan Noni Paisah, Ketua Fraksi PDI-P, Taty Aryani Tambunan dan Ali Hotmatua Hasibuan. Irfan Melanjutkan, penolakan didasari dengan meminta penjelasan dasar hukum pertanggungjawaban APBD 2019.


" Kita akan ikut bahas itu jika Pansus dibentuk, Sebab kita tidak ingin melanggar perundang-undangan yang berlaku sebagaimana UU nomor 23 tahun 2004 pasal 317 dan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 179 penetapan rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya" Kata Irfan.


Hal sama juga di tegaskan ketua Fraksi Gerindra, M. Khalid Rahmad pihaknya juga meminta segera lakukan pansus pertanggung jawaban APBD 2019 agar tidak ada lagi persoalan.


" Sekarang kita tuntaskan dulu itu baru kita bahas yang lain agar tidak ketinggalan dan ada persoalan" Katanya. (Ucok siregar/Tim)

Posting Komentar

Tab #2 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !

Tab #3 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !