-->
Call Center0821-6669-1169
Admin IT0821-6787-4402

Viral....Gara-Gara BLT Tak Cair, Puluhan Omak-Omak Serbu Rumah BPD


MenaraToday.Com – Batu Bara :

Biasanya jika BLT tidak cair, warga akan ramai-ramai bertanya dan menyerbu Kantor Balai Desa setempat. Namun sebuah kejadian unik terjadi di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, puluhan omak-omak tampak menyerbu rumah BPD yang diduga sebagai penyebab lambatnya pencairan BLT di Desa tersebut, Kamis (08/10/2020) kemarin

Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan omak-omak yang datang ke rumah anggota BPD tersebut bertujuan untuk meminta tanda tangan mereka agar BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) segera dicairkan oleh Pemerintah Desa Kapal Merah.

Salah seorang warga Jumirah yang akrab disapa Ibu Pesek (55) mengatakan, menurutnya masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkendala bukan dari Pemerintah Desa tetapi dari anggota BPD, soalnya ketua BPD dan wakil ketua BPD sudah menandatangani, cuma saja dua orang oknum anggota BPD yaitu Suterwan dan M. Sofyan belum menandatanganinya.

"Setelah kami mendengar penjelasan dari Kepala Desa Kapal Merah Ibu Pindawaty, bahwa untuk pencairan DD harus seluruh BPD baik itu ketua, wakil ketua, dan anggota harus menandatanganinya. Namun kenyataanya tiga orang BPD sudah menandatangani, cuma dua orang anggota BPD tersebut tidak mau menandatanganinya entah apa alasannya, anehnya uang insentif sebesar Rp 10 juta sudah di terima untuk lima orang BPD tersebut," ujar Jumirah.

Sementara menurut anggota BPD yang belum menandatangani hal tersebut, itu adalah haknya dan beliau menuntut perubahan Perdes APBdes beserta data bantuan covid-19.

Saya selaku anggota BPD mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang sekarang dituntut warga kepada Kepala Desa saat ini kewajiban saya termasuk tanda tangan ini kewajiban BPD, memang kalau tidak ditanda tangani jelas saya salah lantaran kewajiban saya. Tapi sebalik itu hak saya kan ada selaku BPD dan selaku pengawas, jadi hak yang saya pinta itu perubahan PerdesAPBdes beserta data bantuan covid-19, “ ujar M. Sofyan.

Masih menurut Sofyan, "Saya kan pengawas apa yang mau diawasi kalau tidak memegang data, ada apa dia (kades) tidak mau mengasih hak saya ini, kalau memang dia benar tidak ada yang disembunyikan dalam data itu kenapa dia takut. Ya kasihkanlah hak yang kami pinta," ungkap Sofyan.

Sementara saat disinggung terkait telah menerima uang insentif untuk BPD senilai Rp 10 juta, beliau mengakui kebenarannya.

“Cuma alasan saya kuat, akan saya tanda tangani dalam arti bukan tidak di tanda tangani, keluarkan dulu hak yang saya pinta yaitu PerdesAPBdes sama data covid-19, “ sebutnya.

Sementara itu Kades Kapal Merah Pindawaty saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya menduga ada oknum yang bermain dibelakang mereka, sehingga mencoba mempersulit pekerjaannya.

"Kenapa anggota BPD yang dua orang itu ngotot minta data BLT DD ini, karena itu ada dalang dibelakangnya, orang-orang yang selama ini bersaing politik sama saya dengan menggunakan BPD. 

Sebetulnya ada kesempatan untuk BPD mengetahui data BLT DD tersebut, saat pembagian itu kami terbuka dan tidak pernah kami tutup-tutupi, kami dari Pemerintah Desa tetap mengundang BPD tetapi yang hadir cuma dua orang saja yaitu Ketua dan satu anggota. Sedangkan yang dua orang tersebut tidak pernah hadir, jadi sekarang alasan dia ingin meminta data ini karena ada dugaan seseorang memaksa yang ingin memiliki data itu dan mungkin akan di salahgunakan," kata kades.

Pindawaty pun semakin berang dan terus membeberkan kesalahan Oknum BPD tersebut.

“Yang lucunya insentif BPD sudah di terima sebesar Rp 10 juta namun itu tidak di tanda tangani, dia cuma mengakui sebatas mulut, tetapi untuk menandatangani hitam diatas putih dia tidak mau, dengan alasan karena saya tidak memberikan data BLT DD ini.

Kalau hanya untuk mengetahui silahkan datang ke Kantor Desa lihat datanya atau silahkan datang ke rumah, tetapi untuk memiliki data itu dan dibagi-bagikan kepada orang yang bukan kapasitasnya tidak dibenarkan nanti disalah gunakan," tegasnya.

Setelah terjadi kekisruhan beberapa jam di desa tersebut, akhirnya Polemik BLT DD tahap IV Desa Kapal Merah menemukan titik terang pasca masyarakat memaksa agar BPD, Kades, dan perwakilan Masyarakat duduk bersama untuk membahas perihal tersebut. Sehingga  Suterwan dan M. Sofyan sepakat untuk menandatangani untuk pencairan BLT DD tersebut. Namun selesai tanda tangan dilakukan seluruh anggota BPD baik itu ketua, wakil ketua dan anggota menyatakan mundur dari jabatannya, spontan suara sorak sorai kegirangan warga pun pecah mewarnai kejadian tersebut. (Dwi)

Posting Komentar

Tab #2 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !

Tab #3 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !