MenaraToday.Com - Dharmasraya :
Kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan yang tergabung di Kantor Hukum Visi Integritas, Febri Diansyah bersama Donal Fariz menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan semaksimal mungkin pemberian edukasi bagi masyarakat terkait adanya dugaan kampanye dengan isu SARA dan hoaks yang terjadi pada pilkada serentak 2020 di kabupaten Dharmasraya.
Hal ini disampaikan Febri Diansyah dan Donal Fariz usai menggelar diskusi webinar bersama sejumlah awak media, yang dipusatkan di Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (13/11/2020)
"Terkait dugaan kampanye dengan isu SARA dan Hoaks, Datuk Labuan telah menyampaikan secara bijak, beliau secara pribadi (Sutan Riska -Labuan) telah memaafkan pihak-pihak yang melakukan kampanye dengan isu SARA dan berita bohong atau hoaks, dan meminta untuk diberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat dengan informasinl yang benar, Kenapa tidak dilanjutkan dengan upaya penindakan hukum lanjutnya, atau menggunakan aturan pidana yang berlaku, karena kami saat ini lebih memaksimalkan upaya edukasi bagi masyarakat. Mengapa diupayakan edukasi dan dihimbau disebabkan karena ada dua hal, yang pertama dimungkinkan oknum yang menyebarkan konten konten isu sara atau berita bohong tidak tahu dengan hal tersebut. Kedua mengoreksi diri sendiri, karena hal-hal tersebut tidak berguna bagi masyarakat, karena masyarakat telah cerdas menilai informasi yang tersebar, " Jelas Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Alasan lainnya, sambungnya, lebih banyak hal penting yang perlu dilakukan, seperti penyampaian program -program kepada calon pemilih dan juga bagaimana nanti program ini bisa terealisasi ke masyarakat setelah terpilih nantinya.
Terkait peran generasi muda atau milenial, sambungnya, kita meyakini milenial lebih mudah mengakses informasi-informasi. Jika ada masyarakat yang yang mendapatkan informasi yang terindikasi hoaks atau memuat konten isu sara baik di WA Group hingga media sosial, kita sarankan untuk tidak meneruskan ke pihak lainnya.
"Jangan teruskan pada pihak lain jika menerima informasi isu sara dan hoaks maupun yang tendensius, ini lebih baik dari pada membalas dengan kemarahan. Karena kita memilih politik yang lebih beradab, " Jelasnya
Selain itu, lanjutnya kita juga sarankan kepada timses SR -Labuan agar lebih mengupayakan memberikan informasi yang benar sesuai dengan data yang ada. Termasuk menjelaskan kepada masyarakat kita, bahwasannya paslon kita telah berbuat selama empat tahun terakhir ketika Sutan Riska menjabat sebagai bupati Dharmasraya.
Meskipun begitu, sambungnya kita tegaskan belum akan mengambil upaya - upaya hukum namun pihaknya terus mengumpulkan semua bukti, mencermati dan bertekad akan meneruskan ke langkah lebih serius jika hak-hak demokrasi masyarakat sudah terancam dan integritas pilkada tidak lagi mendapatkan legitimasi sesuai konstitusi yang berlaku.
Terkait alasan Visi Integritas Office Law bersedia memberikan pendampingan hukum kepada pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan, praktisi hukum Donal Fariz, menambahkan pihaknya melihat ada kekuatan visi yang jelas bagi sosok pasangan calon tersebut untuk berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi publik.
"Kami sudah mempelajari rekam jejak keduanya dan sudah meyakini bahwa segala upaya yang kami lakukan dalam mendukung pasangan ini sesuai etika profesional dan dasar keilmuan yang kami miliki adalah demi memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan sosok pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi sebagai pemimpin, " Jelasnya.
Terkait upaya turut berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang bersih, jujur, adil dan bebas dari upaya-upaya negatif dalam upaya memenangkan pasangan calon, ia menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi serta menyurati pihak penyelenggara pemilu guna membahas pemetaan pelanggaran khususnya potensi terjadinya politik uang.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pembuktian tentang praktik politik uang sudah banyak dilakukan di berbagai lembaga peradilan berbagai tingkatan, hal itu menandakan semakin tingginya sikap penolakan masyarakat pemilih untuk memerangi praktik jual beli suara yang justru dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri.
"Kami akan terus melakukan edukasi tentang buruknya politik uang serta tetap mengumpulkan segala bukti-bukti otentik terkait hal tersebut, sebagai bahan untuk dilakukan upaya pembuktian hukumnya baik secara hukum pidana hingga proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi nantinya, " Pungkasnya (gus)