MenaraToday.Com - Batu Bara :
Polemik terkait beras yang di klaim bau dan tak layak konsumsi oleh masyarakat membuat Kadinsos Batu Bara Ishak Liza angkat bicara.
Saat ditemui Wartawan di Kantor Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Batu Bara, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lima Puluh, Batu Bara, Kamis (17/12/2020), Ishak mengatakan bahwa beras tersebut merupakan beras hibah yang disalurkan dari sitaan Kantor Pelayanan Bea Cukai Belawan. Namun sudah di blowwing untuk menghilangkan debu bahkan sudah diuji laboratorium sehingga dinyatakan masih layak dikonsumsi.
"Awalnya kami terima dalam goni ukuran 50 kg, jadi untuk memudahkan pendistribusiannya kami tempatkanlah ke goni yang 10 kg agar banyak yang menerima sehingga diperkirakan ada 26 ribu paket beras hibah yang disalurkan," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Ishak, memang berasnya ada sedikit bau, tapi tidak sampai bau busuk, itu disebabkan karena lama tersimpan, beras hibah tersebut di salurkan untuk warga yang terdampak Covid - 19, diutamakan untuk warga kurang mampu yang belum pernah menerima bantuan.
"Kondisi beras yang diterima memang itu adanya. Jadi bagi masyarakat yang tidak mau menerima atau yang mengembalikan, ya sudah gak jadi masalah nanti kita bagikan kembali untuk yang mau saja. Perlu diingat itu tidak ada gantinya, karena kita juga di beri, dan kita salurkan," jelas Kadis.
Ishak juga menjelaskan, standart beras yang layak dikonsumsi itu sudah dilakukan.
"Kalau ada warga yang bilang tidak layak konsumsi, dasarnya dari mana?. Mungkin warga yang menerimanya mereka sering konsumsi beras hasil tanaman padi sendiri atau beras mahal, jadi mereka tidak terbiasa makan beras seperti yang di salurkan ini," ungkap Ishak.
Perlu diketahui, Pemkab Batu Bara bekerja semaksimal mungkin untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid - 19. Beras hibah tersebut adalah pemberian dari Kementerian Keuangan Direktorat Bea dan Cukai Belawan, sedangkan yang berhasil menerima hanya dua kabupaten, yaitu Dairi dan Batu Bara, sebagian kecil juga disalurkan untuk Pesantren, Polda dan Kodam. (Dwi)