 |
Buntut kekecawaan sejumlah awak media yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo akhirnya pihak awak media yang merasa dirugikan, serta merasa di kucillan bajkan di lecehkan akhirnya melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal melakukan hearing terbuka terhadap Diskominfo setempat, Selasa (29/12/2020).
Hal itu dikarenakan rancunya pengelolaan anggaran APBD-P sebesar 1,7 Milyar yang menjadi polemik, diakibatkan ketidak transparanan dan tebang pilih dalam sistem pengelolaan oleh pihak Diskominfo.
Diketahui didalam surat yang ditujukan kepada ketua DPRD dengan No surat : 015/PWRI/TB-MGL/XII/2020 dalam hal ini sejumlah media mendesak agar pihak DPRD bisa menjadwalkan hearing terbuka guna pembahasan anggaran 1,7 Milyar yang diketahui anggaran sudah habis terserap hanya untuk 40 media saja.
"Kami meminta kepada ketua DPRD untuk sesegera mungkin menindak lanjuti permasalahan ini dengan serius sebab anggaran yang dikelola oleh diskominfo itu merupakan uang negara bukan uang nenek moyang mereka yang bisa semau-mau bahkan terkesan sangat tertutup hingga terjadi saling lempar-lemparan antara Kepala Dinas dan bawahannya," Ucap Helmi dari media online Menaratoday.com sekaligus selaku Penasehat di PWRI Tulang Bawang.
Dikatakannya, jika masih terdapat kejanggalan dalam penindakan ini, dirinya mengancam dalam waktu dekat bersama rekan media lainnya beserta lembaga yang ada di Tulang Bawang untuk melakukan aksi damai di kantor DPRD setempat.
"Kalau memang masih tidak ada tindakan serius, maka kami tidak segan-segan untuk menggelar aksi damai," serta melapor kan hal tersebut kepada pihak pebegak hukum,Tukasnya. (Helmi)