MenaraToday.Com - Rohil :
Diduga tidak memiliki izin resmi sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan, usaha perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang diperkirakan lebih 100 Ha tanpa ada plank resmi.
Pantauan di lapangan Usaha Perkebunan ini didiga sudah lebih 10 tahun produksi. Lebih ironisnya karyawan yang bekerja di perkebunan bersifat Buruh Harian Lepas (BHL) tanpa mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja daerah Kabupaten Rokan Hilir .
" Kita melihat tidak adanya plank nama usaha di Perkebunan Kelapa Sawit ini, ditambah lagi pengusahanya mempekerjakan tenaga kerjanya secara Buruh Harian Lepas (BHL). Sehingga terkesan pihak pengusaha mempekerjakan tenaga kerja dengan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebab ketentuan usaha perkebunan harus terdaftar dengan menggunakan lahan, maka pilah yang akan melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah, apalagi luas yang mencapai 100 Hektar lebih" ujar Suwarno salah seorang wartawan yang melakukan investigasi di lapangan.
Kuat dugaan pihak pengusaha secara bersengaja mengkankangi ketentuan Peraturan dan perundang undangan.
Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”. Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Kemudian sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal. Listyo Sigit Prabowo Melalui media cetak dan online beberapa hari lalu mengatakan akan melakukan tindakan tegas bagi pelaku mavia tanah yang dapat merugikan Negara maupun masyarakat . Dan akan menindak para pembek up yang mencoba melindungi pelaku usaha tersebut.
Merujuk hal ini media selaku sosial control meminta tegas kepada Kapolres Rokan Hilir selaku pimpinan institusi kepolisian diwilayah Rokan Hilir untuk melaksanakan arahan Kapolri tersebut. pungkasnya,
Ditempat terpisah Datuk Penghulu Pematang Botam Selaku pemangku wilayah kepemerintahan usaha perkebunan sawit ini JP Nababan , ketika ditemui diruang kerjanya selasa 23 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib mengatakan , setakat ini pihaknya tidak mengetahui secara percis luas nya . Namun menurutnya pihak pengusaha tersebut ada membayar pajak lewat mereka dan sebahagian langsung dengan dispenda Rokan Hilir . Ketika dipertanyakan jumlah luas nya usaha perkebunan tersebut Datuk Penghulu tersebut mengatakan , secara pasti tidak mengetahui karena belum pernah dilakukan pengukurannya. (Suwarno)