MenaraToday.Com - Situbondo :
Diduga adanya Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi dalam program Prona Tahun 2017. Dimana banyak warga yang dimintai biaya sebesar Rp. 500 ribu per sertifikat bahkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah bahkan sampai saat ini di Desa Pategalan, Kecamatan Jatibanteng.
Menurut keterangan warga berinisial SU dan SY yang belum menerima sertifikat mengatakan bahwa dirinya sudah lunas membayar uang biaya pembuatan sertifikat (Prona), namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) padahal pemohon yang lainnya sebagian sudah menerima SHM.
"Kami sudah berusaha untuk minta bantuan ke pihak penyelenggara prona dan Kepala Desa untuk mengatasi permasalahan ini namun tidak ada yang peduli pada kami, mungkin kerena kami masyarakat kecil, kami siap buat pernyataan atas apa yang kami katakan itu benar - benar dan mohon tolong bantu kami pak." Ujar SY dan SU kepada MenaraToday.Com, Senin (8/2/2021)
Mendengar keterangan warga tersebut awak media menemui SJ Panitia Prona Tahun 2017 di kediamannya, Dusun Pategalan, Desa Pategalan. SJ membenarkan bahwa ada biaya untuk pengurusan prona itu sebesar Rp. 500.000 / Sertifikat sementara jumlah pemohon yang sudah daftar dan lunas sebanyak 250 pemohon jadi jumlah 250 x Rp.500.000 = Rp. 125.000.000 menurut keterangannya.
" Masyarakat yang sudah Lunas masih banyak yang belum menerima sertifikat (SHM), yaitu ada 17 orang termasuk saudara saya MYT dan saya siap jadi saksi." Jelas SJ
Saat Kades Pategalan, Ahmad Siri dikonfirmasi lewat WhatsApp mengatakan, Kalau sertifikatnya sudah selesai namun untuk pengambilan ke kantor BPN harus menggunakan surat kuasa dan untuk biaya Rp. 500 ribu/sertifikat dirinya tidak mengetahui.
"Untuk dana Rp. 500 ribu/sertifikat, saya tidak tau." ucapnya.
Saat kembali ditanya tentang adanya dana Rp. 500 ribu untuk mengurus sertifikat tanah, Kades tidak menjawabnya hingga berita ini di terbitkan. (Sholeh)