Call Center0852-7610-8862
Emailmenaraindonesia123@gmail.com

Terindikasi Monopoli Proyek, Dikbud Pandeglang Kembali Di Grudug Massa

Massa Lakukan Aksi diHalaman Kantor Dikbud Pandeglang, Senin (05/07/21)


PANDEGLANG-Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten pandeglang, banten kembali digruduk massa. Sebelumnya, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) melakukan aksi demo dihalaman Gedung Pendopo. Kali ini, puluhan aktivis yang tergabung dalam Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Plat Merah yang melakukan aksi serupa, Senin (05/07/21). 

Diduga kuat, kedua aksi tersebut dilatar belakangi oleh adanya indikasi monopoli proyek didinas penyerap anggaran terbesar itu.

Dalam aksinya, kordinator Lapangan (Korlap) aksi Entis Sumantri mengatakan, bahwa ada dugaan monopoli proyek yang dilakukan oleh oknum Dikbud dalam hal proses lelang, dimana terdapat banyak kejanggalan, salah satunya diduga kuat pihak Dikbud Pandeglang telah memploting perusahan yang bakal mendapatkan tender.


"Hal itu kan tidak boleh dilakukan oleh Dikbud Pandeglang, karena telah menyimpang dari pedoman Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta kode etik Aparatur Sipil Negara," ungkapnya.


Masih kata Entis, puluhan proyek rehabilitasi dan revitalisasi gedung Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar disejumlah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang TA 2021 yang dalam pelaksanaannya juga diduga telah mengurangi spesifikasi kontruksi.


Adanya persoalan tersebut, massa menuntut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk manangkap dan memeriksa oknum dikbud yang diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).


Bahkan tak hanya itu, massa juga meminta agar oknum tersebut dipecat serta meminta kepala dinas pendidikan diganti, lantaran diduga tidak mampu mengemban tugas dan mengelola dikbud pandeglang dengan baik dan bersih dari korupsi.  


Dalam aksinya, massa mengaku banyak menemukan pekerjaan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, mulai dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikerjakan oleh Kontraktor melakukan pengurangan spesifikasi kontruksi.


Oleh sebab itu, pendemo meminta OPD Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan agar memblacklist konsultan dan kontraktor yang diduga sengaja melakukan mark-up serta pengurangan spesifikasi yang menyebabkan kerugian Negara.


Apabila tuntutan itu tidak diindahkan, maka massa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. 


"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan jumlah massa dan elemen yang lebih banyak lagi jika tuntutan hari ini tidak diindahkan," tutupnya.


ILA

Posting Komentar

Tab #2 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !

Tab #3 Letakkan Judul Kontent disini !

Isikan Kontent Anda disini !