MenaraToday.Com - Probolingo :
Kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Probolinggo pasca OTT Bupati Probolinggo oleh KPK menjadi perhatian serius bagi semua elemen masyarakat.
Pasalnya, kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dianggap sangat rentan terhadap terganggunya kondusifitas keamanan Kabupaten Probolinggo. Adanya pemberitaan dan giat pemerhati masyarakat Probolinggo yang memberikan aspirasi terhadap langkah - langkah KPK dalam pengembangan kasus OTT.
Beragam cara penyampaian pendapat yang di lakukan oleh beberapa elemen masyarakat Kabupaten Probolinggo, menjadikan suasana semakin memanas, salah satu aksi mendukung KPK untuk menuntaskan OTT dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Santri Probolinggo, pada 30/09 kemarin di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo aksi damai yang bertema "Aksi Damai Mendukung KPK : Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Rezim Hasan-Tantri".
Aksi damai yang mengklaim gabungan dari semua santri kabupaten Probolinggo ini mendapat respon dari Banom PC NU Kota Kraksaan, sebagaimana surat dari RABITHAH MA'AHID ISLAMIYAH PC NU Kota Kraksan kepada Kapolres Probolinggo.
Dalam surat tersebut RMI PC NU Kota probolinggo mengklarifikasi kegiatan aksi Aliansi Santri Probolinggo tersebut tidak terkoordinasi dengan RMI PC NU Kota Kraksaan sebagai wadah lintas ponpes se kabupaten probolinggo dan juga dalam suratnya RMI PC NU Kota Kraksaan tidak bertanggung jawab atas semua tindakan yang mengatasnamakan aliansi santri tersebut.
Tidak hanya itu, dalam suratnya RMI PC NU Kota Kraksaan menganggap kegiatan tersebut berpotensi menodai kesakralan hari Santri Nasional 2021.
Di lain kesempatan kontributor Menaratoday.com mengkonfirmasi salah satu korlap aksi atas di keluarkanya surat dari RMI PC NU Kota Kraksaan,"silahkan mereka (RMI. red) berpendapat, dan tidak perlu kami tanggapi,"ujar Gus Deni menyampaikan.
Menurut pria yang sekarang masih aktif menjabat sekretaris salah satu LSM ini mengatakan bahwa aksi tersebut adalah Aliansi dari Santri Probobolinggo,"mereka benar - benar santri dan dari pondok pesantren yang jelas serta bukan pondok penerima bantuan pemerintah, dan silsilah "Gus"nya jelas," pungkas Gus Deni. (Didit)