Menaratoday.com,Simalungun:
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi (PUBMBK) Provinsi Sumatera Utara diduga kerap tidak transparan dan membiarkan rekanan memulai kegiatan tidak memasang plank informasi, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat yang kerap melintas.
Salah satu kegiatan yang dimaksud, pengerjaan tembok penahan tanah di jalan lintas Pematangsiantar - Tanah Jawa yang persis di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang dimana kegiatan tersebut belum jelas bersumber dana yang digunakan, apakah swakelola atau pembangunan yang dipihak ketiga (rekanan).
Dalam pantauan dilokasi, tampak pekerja sibuk memasang batu padas yang membentuk seperti tembok penahan tanah, namun dilokasi tampak tergenang air yang dimana air dari pipa saluran air bersih yang patah dan air menggenangi lokasi pekerjaan, Rabu (24/11/2021).
Bahkan masyarakat sekitar sulit mengetahui jenis pekerjaan apa yang di kerjakan oleh pekerja bangunan konstruksi diwilayah kerja UPT PUBMBK Pematangsiantar tersebut dan tidak dapat diketahui sumber dana pekerjaan.
Salah satu masyarakat yang mengaku bermarga Sinaga, "kita senang ada pembangunan di tempat kita, namun jangan mengelabui masyarakatlah?. Masyarakat juga perlu mengetahui pekerjaan dari mana ini, jadi banyak presepsi negatif, apakah ada kesengajaan dari UPT PUBMBK Provinsi Sumatera Utara terkait ini untuk dana swakelola yang setiap tahunnya dianggarkan untuk pemeliharaan jalan?" Jelasnya.
Sinaga juga meminta Kepala Dinas PUBMBK provinsi sumatera harus transparan bila kegiatan tersebut merupakan rekanan dari Dinas terkait, karena untuk menghindari timpa tindih anggaran maupun laporan anggaran fiktif nantinya. Dengan tidak menggunakan plank kegiatan akan bisa aja menimbulkan presepsi negatif dari masyarakat untuk pemerintah daerah provinsi sumatera utara.
Saat ini masyarakat belum mengetahui pasti apakah kegiatan itu rekanan, swakelola atau gotong royong yang saat ini di Kabupaten Simalungun menjadi program Bupati dengan menamakan "Haroan Bolon", jadi ini tidak tau kita" Ujarnya.
Sementara disetiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun APBN masyarakat meminta seharusnya lebih transparan, agar sebagaimana masyarakat lebih mengetahui jenis kegiatan dan pagu anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah didalam satu jenis kegiatan pembangunan. (R1/red)