MenaraToday.Com - Serdang Bedagai :
Anggaran Dana untuk kegiatan pemasangan jaringan internet WiFi dibeberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai kurang transparan, hal itupun menjadi pertanyaan bagi Masyarakat dan disorot Publik.
Terkait kurang transparannya penggunaan Keuangan Negara dalam kegiatan Pembuatan atau Pemasangan jaringan internet Wi-Fi tersebut, Tim MenaraToday.Com mencoba Konfirmasi langsung kepada Sugiono selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcam Dindik) Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa waktu lalu. Sugiono mengatakan kalau anggaran Pemasangan Jaringan internet WiFi tersebut bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) tetapi sayangnya ketika ditanyai berapa anggaran pemasangan persatu unitnya, Korwilcam ini mengaku tidak mengetahui berapa besaran anggaran biaya pemasangan jaringan internet WiFi tersebut.
"Anggarannya dari keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Kalau (besaran anggaran) yang dengar - dengar Saya kira - kira mencapai berapa ya..? Bertahap itu, kalau dengar Saya belum positif itu, standarnya kira-kira puluhan juta juga, agak - agak lupa Saya, berapa yang dibilang Kepala Sekolah ya..? " Jawab Sugiono seolah bingung.
"Itukan Swakelola, ada 5 (SDN), Bandar Pinang, Ujung Negri, Pergajahan, Dolok Masangau, Mariah Dolok. Kita gak bisa katakan (anggarannya berapa). Rekanannya kalau saya ditanya yang pasti kita gak intervensi soal itu, ini masing-masing Kepala Sekolah. Disini seperti rekanan kayaknya, barangkali, yang analisa kita ya.? 'ESS', itupun bisa jadi bertahap dulu (pembayarannya) nanti kalau ada uang lagi tinggal nego sama dia (ESS)" Kata Korwilcam ini.
Saat Tim MenaraToday.Com mencoba konfirmasi melalui sambungan telepon kepada Kepala Sekolah (Kepsek) dari beberapa Sekolah yang memasang jaringan internet WiFi tersebut, untuk menanyakan sumber Dana dan berapa besaran anggarannya, salah satunya yakni, Rodiatun, Kepala Sekolah SD Negeri 101988 Bandar Pinang, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai.
Tapi anehnya, Rodiatun sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 101988 Bandar Pinang, terkesan seolah seperti tidak ingin terbuka darimana sumber Anggaran Dana pemasangan jaringan internet WiFi di Sekolahnya tersebut, diduga Rodiatun, Kepala Sekolah SD Negeri Bandar Pinang ini sengaja menutup - nutupi informasi terkait sumber dana dan berapa besaran anggaran Pemasangan Jaringan internet WiFi di Sekolahnya tersebut, terindikasi seolah - olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan.
"Kalau itulah (Sumber Dana) yang Bapak tanya, itu kami udah sepakat satu Kecamatan ini loh Pak, jangan kayak - kayak gitulah Pak, ya istilahnya ya semua kami pakai WiFi semua gitu, satu Kecamatan ini insyaallah ada WiFi nya semua setiap Sekolah gitu. Kalau itu yang Bapak ambil (Tanya Anggaran), semuanya yang ada dari Pemerintah itu lah semua Pak, gitu - gitu lah Pak, kalau itukan istilah wewenang kami itu Pak untuk Pendidikan, yang penting semua biayanya ada dan tertanggulangi, pokoknya adalah itu semuanya, sumber dananya untuk fasilitas semua ada, nanti lah kita apakan lagi ya Pak ya" Kata Rodiatun Kepala Sekolah SD Negeri 101988 Bandar Pinang, sambil menutup sambungan telepon dengan alasan dirinya sedang lagi dijalan.
Dicoba konfirmasi ulang via sambungan telepon dinomor 08536012xxxx, Sabtu (4/12/21) sekitar Pukul 09:09 Wib, tetapi Kepala Sekolah SDN 101988 Bandar Pinang, belum dapat dikonfirmasi, telepon diangkat oleh seseorang dan mengatakan kalau Radiatun Kepala Sekolah sedang diluar.
"Oh, lagi keluar (Kepsek). Ada acara nikahan kerabat" Kata Pria ini.
Menanggapi kurang transparannya penggunaan Dana BOS dalam pemasangan jaringan internet WiFi di beberapa SDN Kecamatan Bintang Bayu tersebut, Irlan Situmorang, Ketua LSM Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara (LP Tipikor Nusantara) Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai kontrol sosial dirinya berharap agar penggunaan anggaran yang berasal dari keuangan negara dapat dikelola secara transparan.
"Harapan kita, penggunaan anggaran yang berasal dari keuangan negara dapat dikelola secara transparan agar masyarakat dan publik dapat mengetahuinya" Tegasnya.(Habibi Purba)