MENARATODAY.COM, Tangsel - Pemuda Anti Intervensi Tangerang Selatan (PAITS) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 05 Januari 2022. Kedatangan PAITS ke gedung KPK guna melaporkan kondisi Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan yakni PT PITS yang sejak didirikan tujuh tahun lalu, dinilai hanya menghabiskan kas daerah Tangerang Selatan yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Tujuan berdirinya BUMD PT. PITS tentunya untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan serta pembanguanan daerah, di mana daerah mendapatkan keuntungan langsung berupa deviden yang akan menambah nilai pendapatan daerah (profit) dan dapat membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan (benefit)," demikian dikatakan Daus, koordinator PAITS.
Namun kata Daus, kenyataaan ekspektasi PT. PITS selama 7 tahun berdiri tidak pernah memberikan keuntungan apa pun kepada daerah, baik berupa deviden (profit), maupun upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (benefit), lapangan kerja salah satu contohnya, terlebih di masa Pandemi yang melanda saat ini.
"Ketidakmampuan BUMD PT. PITS dalam memberikan profit maupun benefit kepada pemerintah daerah diduga karena personalia yang ditunjuk sebagai Direksi PT. PITS tidak berkompeten, tidak terbuka terhadap masukan masyarakat, arogan, politis, tidak mampu mengembangkan usaha, gagal memetakan peluang bisnis, dan melakukan bisnis yang tidak layak, lalu minim inovasi dan lepas kontrol dari pengawasan DPRD Kota Tangerang Selatan," tukasnya.
Contoh kasusnya lanjut Daus, adalah dengan dipilihnya salah satu direksi keuangan pada RUPS 2021 kemarin yang secara kasat mata/publik dapat menilai seorang yang hanya bermodalkan pengalaman dipercetakan.
"Dipilih karena diduga adanya jatah poltik bagi-bagi kekuasan, sehingga melupakan orang-orang yang diakui kompeten secara pengalaman dalam mengelola perusahaan, dan mampu mengembangkan bisnisnya baik di swasata maupun perusahaan miliknya sendiri," Ungkapnya.
Daus menambahkan, kuatnya nuansa bagi bagi "kue jatah politik" pilkada Tangerang Selatan, membuat kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat Tangerang Selatan karena uang yang digunakan oleh BUMD tersebut adalah uang rakyat, maka oleh karenanya Pemuda Anti Intervensi Tangerang Selatan menyampaikan langsung harapannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tiga tuntutan, yakni;
1. Meminta KPK untuk segera mengaudit ulang keuangan PT PITS.
2. Meminta KPK dan Aparat Hukum untuk memeriksa seluruh Jajaran direksi dan komisaris PT PITS yang menggunakan uang rakyat.
3. Meminta KPK dan Aparat hukum memeriksa berkas administrasi pengangkatan jajaran direksi dan komisaris yang menyalahi aturan. Desak Koordinator Pemuda Anti Intervensi Tangerang Selatan. (la)