Menaratoday.com - Paluta
Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat (Ampera) untuk ke-4 (empat) kalinya suarakan aspirasi menuntut Bupati Padang Lawas Utara untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kamis (30/6/2022)
Dengan segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, Ampera lagi-lagi turun kejalan menyikapi kasus dugaan korupsi Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun 2019/2020 di Dinas Pendidikan Kab. Paluta.
Selama aksi berlangsung, massa terus mendesak Bupati keluar untuk menjumpai mereka dalam hal kepentingan pembahasan terkait Kadis Pendidikan Kab. Paluta atas penggunaan dan/atau pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun 2019/2020.
Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berorasi, massa Ampera langsung menaiki pagar kantor Bupati dan berlari menuju halaman kantor Bupati. Dalam kejadian itu, massa dan Satpol PP sempat kejar-kejaran karena menerobos pengawalan dari Satpol PP.
Kemudian setelah kejar-kejaran tersebut, massa Ampera sampai ke halaman kantor Bupati dan menyampaikan aspirasinya sekitar 30, akhirnya Ampera langsung ditanggapi oleh Asisten II dan Asisten III Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara.
Maralobi Siregar, Asisten III Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara menyahuti aspirasi massa dan berjanji menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan, Maralobi juga menyebut Bupati tidak ada di tempat.
Fery Sandria (koordinator lapangan) Ampera menanggapi tanggapan asisten III dan mengatakan; "kita sudah empat kali menyampaikan permasalahan ini dan pada aksi sebelumnya Bapak juga berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan, kami tidak butuh janji-janji lagi. Minggu depan kami akan datang lagi, tetapi kami ingin Bupati langsung yang menjumpai kami disini". Sebut Fery.
Sarif Muliadi, Ketua Ampera, menyambung tanggapan tersebut dan mengatakan; "kami disini meminta Bupati untuk mengevaluasi dan bila perlu mencopot Kadis Pendidikan karena kami duga kuat telah terjadi upaya korupsi pada pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 dan 2020, kami menemukan bahwa pengelolaan dana tersebut diambil alih oleh Dinas dimana seharusnya dana tersebut dikelola langsung oleh sekolah penerima. Mereka mengambil keuntungan pribadi atas penggunaan dana tersebut". Ujar Sarif.
Sarif Muliadi menyebut jika belum ada penanganan yang serius dari Bupati, mereka kembali datang pekan depan dengan jumlah massa yang lebih banyak.
"Kami ingin Bupati langsung menjumpai kami disini". Tutup Sarif. (B08)