Kerap Membuat Kebijakan Sepihak, Bupati Toba Diminta Evaluasi Kinerja Kadis Kominfo

 

MenaraToday.Com - Toba :

Bupati Toba Poltak Sitorus, diminta untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kominfo, Sesmon Butarbutar. 

Pasalnya, semenjak Sesmon Butarbutar menjabat Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, pihaknya dinilai kerap membuat kebijakan tidak terarah dengan mitra media, bahkan kebijakan tersebut dinilai bernuansa dipaksakan, yang membuat sejumlah awak media dan LSM menyoroti hal penyebabnya. Salah satu kebijakan yang dinilai tidak terarah yakni  "kegiatan konfrensi pers" pada acara Hari Jadi Kabupaten Toba pada bulan Maret 2023 baru-baru ini.

Padahal setiap kegiatan semacam ini biasanya tersampaikan secara menyeluruh kepada awak media melalui wadah Grup Whatsapp resmi Kominfo.

Sehingga "kegiatan konfrensi pers" pada acara Hari Jadi Kabupaten Toba tersebut perlu dipertanyakan legalitasnya, sebab menyangkut anggaran yang berpotensi terjadi mark up dan hal lainnya. Ini perlu diusut tuntas, ujar James Tambunan wartawan Menara Today. Com yang saat itu turut meliput kegiatan Hari Jadi Kabupaten Toba namun tidak mendapatkan informasi adanya konfrensi pers di akhir rangkaian acara kegiatan tersebut, ujar James Tambunan, saat bincang-bincang dengan sejumlah awak media dan LSM, Kamis (18/5/2023).

Lebih lanjut, James menduga jangan-jangan ada pihak yang memaksakan konfrensi pers tersebut yang diduga berkolaborasi dengan kadis Kominfo. Jadi hal ini sangat perlu ditindaklanjuti untuk mengetahui dasar apa diadakan kegiatan "konfrensi pers" tersebut tanpa diberitahukan secara resmi ke wartawan, cetus James kesal. 

Disini, kita melihat ada kesan sekat dan pengkotakan dengan awak media lainnya. Sementara dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah wartawan namun tidak mengetahui adanya konfrensi pers, sehingga sebagian wartawan, termasuk saya sendiri beranjak pulang meninggalkan acara usai melakukan peliputan Hari Jadi Kabupaten Toba tersebut. Namun keesokan harinya kami  kesal setelah mendapat informasi adanya konfrensi pers diakhir acara itu, imbuh James. 

Akibat sikap dan kebijakan tersebut, patut dipertanyakan apa menjadi legalitas dasar pelaksanaan konfrensi pers yang secara dadakan itu, berapa besaran pembiayaannya serta berapa jumlah pesertanya.

Selain hal ini, James Tambunan juga menyoroti kebijakan Kadis Kominfo yang membatasi pemberitaan pembangunan Toba melalui portal info publik yang anggarannya sudah ditampung pada APBD tahun anggaran 2023. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Sesmon berkilah pihaknya fokus untuk pemberitaan kegiatan pak Bupati saja, agar anggaran terserap sesuai perencanaan kerja (renja) hingga akhir tahun 2023, cetus Sesmon. 

Kembali James menuding, bahwa kebijakan ini dianggap keliru dan tidak terarah. Apa tidak lucu jika hanya memberitakan kegiatan bupati saja??. Bagaimana dengan pemberitaan kegiatan bupati jika tugas luar kota? apa ada wartawan khusus kesana?Sementara, puluhan OPD lainnya memiliki kegiatan  berbeda untuk percepatan pembangunan diberbagai sektor, yang kesemuanya sebenarnya tidaklah terpisahkan dengan kebijakan bupati, sebab OPD merupakan instansi perpanjangan tangan kebijakan bupati, dalam mewujudkan program pembangunan menuju Toba Unggul Dan Bersinar, keluh James. 

Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini sejumlah awak media akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Toba, untuk selanjutnya agar kinerja Kadis Kominfo dievaluasi. 

Selain hal diatas, dibawah kepemimpinan Sesmon, realisasi setiap pengajuan SPJ kegiatan di salah satu bidang di dinas tersebut, dinilai sangat lamban dan lelet. 

Terpisah, Ketua LSM Aliansi Toba Melawan Kabupaten Toba Fritz Uliando Simanjuntak, sangat menyayangkan kebijakan sepihak oleh Kadis Kominfo. Dia berpendapat seharusnya Kominfo melaksanakan tupoksinya sebagai instansi yang membidangi penyebarluasan  informasi pembangunan Toba mesti merangkul seluruh media, apalagi media yang benar-benar menjalankan tupoksinya secara berimbang dalam menyampaikan informasi,  ujarnya.

Terkait hal ini, Fritz mengungkapkan akan melakukan investigasi. Pihaknya tidak mentolerir sikap pimpinan OPD yang seperti ini. Apalagi pak Bupati, tidak pernah menginginkan hal seperti ini. Bagaimana agar setiap program pembangunan Toba yang sudah terencana dan progres pencapaiannya, pastinya beliau menginginkan untuk disebarluaskan melalui pemberitaan rekan-rekan wartawan ke masyarakat, sehingga mendapatkan masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat atas progres capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Toba dibawah kepemimpinan Poltak-Tonny, imbuh Fritz. (JT) 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama