MenaraToday.Com - Tulangbawang :
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan mengalami transformasi yang mengejutkan, dimana kegiatan seperti study tour tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi terkesan ajang bisnis yang menguntungkan.
Meskipun ada pihak yang merasakan manfaat dari fenomena ini, namun terdapat kekhawatiran bahwa inti pendidikan mungkin terpinggirkan.
Seperti halnya di Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung, mahalnya biaya pendidikan di salah satu sekolah menengah atas kini mulai dirasakan oleh orang tua siswa seperti hal yang terjadi di SMA Negeri 1 Banjar Agung Tulangbawang.
Orang tua siswa disini mengeluhkan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Selain mengenai biaya pada saat PPDB Rp 2,5 juta saat awal masuk sekolah, orang tua wali juga di beban kan mahal nya biaya studi tour sebesar Rp 2,8 juta per siswa.
"Sebenarnya kami selaku orang tua siswa sangat keberatan apalagi keadaan perekonomian yang tidak menentu seperti ini sudah jelas ini menjadi beban bagi kami, tapi mau gimana lagi pak kalau memang itu di haruskan dari pihak sekolah," Ungkap J0 (56) salah seorang orang tua siswa setempat, Rabu (15/05/2024).
Dijelaskan nya, beban paket biaya yang mesti di bayar Rp 2,5 juta saat PPDB meliputi pembayaran seragam batik, olahraga, dan seragam pramuka, serta SPP selama 2 bulan dengan tarif per bulan 125 ribu, pembayaran uang parkir selama 2 bulan dengan tarif 25 ribu per bulan, serta untuk biaya bangunan.
"Jadi itu semua wajib, dan menjelang bulan ke 3 kami kembali membayar uang SPP dan biaya parkir. Pembayaran di lakukan selama 2 bulan sekali kepada pihak sekolah," Imbuhnya.
Dari hal tersebut, orang tua murid ini berharap ke depan dunia pendidikan lebih di tertibkan kembali. Menurutnya hal semacam itu justru memberatkan dan berpotensi kepada anak putus sekolah jika terkendala pada lemahnya perekonomian masyarakat.
"Seperti studi tour sebenarnya kurang bermanfaat apalagi sampai harus bayar mahal, jika tahun lalu wali murid mesti membayar 2,8 juta per siswa info nya tahun ini biaya studi tour itu naik menjadi 3 juta per siswa," Jelasnya.
Terpisah, Waka Humas SMA N 1 Banjar Agung yang enggan menyebutkan identitasnya saat diminta tanggapan justru tidak bergeming untuk memberikan respon positif terkait keluhannya itu.
"Terkait hal itu saya tidak mau menjawab karena tidak ada perintah dari kepala sekolah, silahkan bapak langsung tanyakan dengan kepala sekolah tapi saat ini beliau tidak ada di tempat," Ucap Waka Humas kepada wartawan.
Sementara FR kepala SMA N 1 Banjar Agung hingga saat ini belum bisa di konfirmasi lantaran saat di hubungi melalui pesan whatsapp tidak memberi respon meski dalam keadaan aktif. (Hel)