MenaraToday.Com - Pandeglang :
Kinerja sejumlah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Hal itu berdasarkan adanya laporan dan keluhan dari warga. Menyikapi hal ini, sejumlah tokoh pemuda menilai para Pjs Kades gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sehingga mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Olih Kun SC, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Jiput, mengungkapkan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait lemahnya pelayanan publik, kurangnya koordinasi dengan perangkat desa, serta tidak transparansinya pengelolaan dana desa.
“Banyak Pjs Kades yang tidak menjalankan musyawarah desa secara terbuka. Warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Sehingga dikhawatirkan, pembangunan tidak sesuai dengan RAB, bahkan diduga penyelewengan anggaran.. Wallahu'alam Bisshawab. Ini tentu membahayakan demokrasi desa dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Olih Kun SC, Tokoh Masyarakat Jiput. Senin (28/4/2025).
Tak hanya itu, Olih mengatakan, sikap otoriter sejumlah Pjs Kades Se-Kabupaten Pandeglang dalam mengambil keputusan juga tengah menjadi sorotan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan, khususnya di wilayah Kecamatan Jiput.
"Kami menilai, keberadaan Pjs Kades yang menjabat terlalu lama tanpa evaluasi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi mengganggu stabilitas di tingkat desa. Ia juga mengkritik, lemahnya pengawasan dari dinas terkait, serta menilai Pemkab Pandeglang terlalu pasif dan kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya mendesak agar Pemerintah segera bertindak tegas, apalagi jika ditemukan adanya bentuk pelanggaran.
“Kami mendesak Bupati Pandeglang untuk segera membentuk tim evaluasi kinerja Pjs Kades. Jika ditemukan pelanggaran, mereka harus segera diganti dengan sosok yang lebih kompeten dan berpihak kepada rakyat,” tandasnya. (ILA)