MenaraToday.Com - Pandeglang :
Sempat disebut tak punya keperdulian terhadap anggota dan banyak pungutan Pengurus Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Cabang Labuan angkat bicara dan menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
Ketua PGRI Cabang Labuan, Saeful Bachri, S.Pd mengatakan bahwa pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang yang mengaku ASN guru disalah satu sekolah di Kecamatan Labuan beberapa waktu lalu yang menyebut, bahwa pengurus PGRI Cabang Labuan tidak memiliki perhatian dan keperdulian terhadap anggotanya, mulai dari yang sakit hingga yang meninggal dunia, tidaklah benar.
"Gak benar itu, selagi kami tahu yang sakit dan yang meninggal kami pasti turun karena itu ada haknya mereka boleh dicek ke anggota yang lain, salah satunya beberapa hari lalu kami menjenguk guru yang juga anggota kami tengah dirawat karena sakit dan kami beri santunan sebesar Rp500 ribu, saat mudik hari raya juga ada anggota yang sakit di kampungnya dan dirawat kami juga berikan bantuan melalui transfer dana sebesar Rp500 ribu juga, itu sebagai bentuk keperdulian kami dan masih banyak lagi yang lainnya," kata Saeful Bachri, Rabu (2/7/2025).
Saeful menuturkan, pernyataan lainnya terkait iuran HUT RI setiap tahun itu bukan masuk ke kas PGRI melainkan masuk ke Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) kecamatan Labuan.
"Nah ini perlu diluruskan, keterkaitan dengan iuran HUT RI yang dipungut dari para anggota PGRI itu bukan masuk ke kami melainkan ke panitia yakni PHBN Kecamatan Labuan. Mereka meminta partisipasi dari para anggota kami, memang kami yang memungut dan menampung tapi setelah dana terkumpul kami serahkan semuanya ke kecamatan," ujarnya.
Ditempat yang sama, bendahara PGRI, Jupri, S.Pd, menambahkan, untuk pemberian cinderamata bagi anggota yang pensiun berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan penentuan besaran iuran akan diketahui ketika pengurus sudah menghitung jumlah anggota yang pensiun di tahun ini.
"Perlu kami luruskan, pemberian cinderamata untuk anggota yang pensiun itu 5 gram mas pol. Kebetulan iuran tahun ini per anggota Rp500 ribu, jadi disesuaikan dengan jumlah yang akan pensiun. Misal tahun ini harga emas sedang turun Rp1, 6 juta per gram nah tinggal dikali berat emas yang akan diberikan dan jumlah anggota yang pensiun, terkadang kami kebobolan juga karena harga emas kan gak tetap. Beda kalau cinderamata nya dalam bentuk uang tunai karena gak ada perubahan nilai, program ini gak bisa distop harus diamankan hingga kiamat nanti suka tidak suka," jelasnya.
Lebih lanjut Jupri menuturkan, pihaknya juga tidak terima jika PGRI disebut tidak memiliki pengaruh apa-apa. Mengingat selama ini yang membantu memperjuangkan ketika gaji atau tunjangan para guru tersendat adalah organisasi.
"Katanya PGRI gak ada pengaruhnya wahh hati kami itu gimana ya...karena yang memperjuangkan hak teman-teman guru ketika terlambat dibayarkan hingga demo ke Pandeglang itu kami, jadi mohon lah," tandasnya.
Masih kata Jupri, dalam organisasi PGRI ini ada iuran wajib yang dibayarkan oleh para anggota dalam setiap bulannya sebesar Rp20 ribu. Iuran tersebut hanya berlaku bagi mereka yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Iuran wajib sebesar Rp. 20 ribu per anggota dan jumlah anggota saat ini ada 296 orang, iuran ini Rp.5 ribu kita setor ke PGRI Pandeglang, yang Rp. 5 ribu untuk sosial seperti untuk yang sakit, yang meninggal, Rp. 7.500 nya masuk ke kas PGRI Cabang Labuan, dan yang Rp2.500 kita kembalikan ke masing-masing ranting dikali jumlah anggota, ini biasanya dikembalikan setiap akhir tahun.. peruntukannya digunakan untuk kegiatan ranting itu sendiri seperti ikut lomba-lomba di kecamatan, dll..iuran wajib ini berlaku hanya untuk anggota yang statusnya ASN/PNS, tenaga honorer kami bebaskan mau iuran dari mana mereka kan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ramai beredar usulan bubarkan persatuan guru republik indonesia (PGRI) di media sosial membuat sejumlah anggotanya yang berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang angkat suara. Bahkan banyak diantaranya yang memutuskan tak lagi bergabung dengan organisasi keguruan tersebut dengan alasan tak jelas dan merasa dipaksa.
Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Labuan yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa selama ini PGRI yang menaungi para tenaga didik ini tidak jelas dalam pengelolaan iuran yang selama ini dibayarkan dan terkesan ada pemaksaan.
"Sampe aku dan ASN lainnya disekolah tempat saya mengajar memutuskan berhenti sejak 2022 yang lain sejak 2021, bahkan rekan-rekan ASN disekolah lainnya juga sama pada keluar gak gabung ke PGRI lagi dan uang kami yang sudah masuk tidak dikembalikan, kami rela dibenci oleh mereka-mereka para pengurus PGRI. Gak ngaruh juga adanya organisasi ini tuh fungsinya apa?," ungkapnya kepada tim menaratoday.com. Minggu (29/6/2025).
Bahkan, lanjutnya, ketika ada anggota yang sakit, melahirkan atau yang sifatnya urgent PGRI tidak menunjukan keperduliannya sama sekali.
"Gak ada tuh andil PGRI, bahkan ada anggotanya yang meninggal pun mereka terkesan gak perduli, menghadiri acara pun kita yang ngamplopin," ujarnya.
Tak hanya itu, Ia menyebut, iuran yang diberlakukan pun selama ini tidak masuk akal, apalagi setiap menjelang peringatan HUT RI. Jika iuran tersebut diakumulasi dengan banyaknya jumlah ASN di Kecamatan Labuan yang mencapai ratusan orang sudah berapa nilai nominal yang terkumpul. (ILA)