MenaraToday.Com - Serang :
Di bawah langit pagi Desa Cikande Permai, ratusan warga berkumpul di balai desa. Spanduk bertuliskan “Desa Antikorupsi, Desa Berintegritas” terbentang lebar. Suasana penuh semangat, bukan karena ada pesta rakyat, melainkan karena desa ini baru saja menjadi bagian dari gerakan besar melawan korupsi. Dari empat Desa percontohan antikorupsi nasional, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satunya.
Hari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan empat desa percontohan antikorupsi di Banten, yakni Desa Cikande Permai (Kabupaten Serang), Desa Bandung (Kabupaten Pandeglang), Desa Legok (Kabupaten Tangerang) dan Desa Sumur Bandung (Kabupaten Lebak).
Langkah ini menjadi bagian dari gerakan nasional membangun budaya integritas dan transparansi dari tingkat akar rumput, sebuah upaya membentuk Indonesia yang bersih dimulai dari desa.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, nilai-nilai antikorupsi harus tumbuh dari tingkat desa,” ujar Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, dalam sambutannya.
Ia menekankan, bahwa dana desa bukan hanya angka di laporan keuangan, melainkan amanah dari rakyat yang harus dijaga dengan jujur. Bagi Sitti, membangun integritas di desa sama pentingnya dengan membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Bagi Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andika Widiyanto, gerakan ini bukan hanya tentang regulasi dan pengawasan, tapi tentang menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini.
“Bahkan hal sederhana seperti mengingatkan warga bahwa buat KTP itu gratis, tidak perlu bayar — itu sudah bentuk nyata integritas,” tutur Andika.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, tokoh adat, dan ulama sangat penting. Mereka bukan sekadar penonton, tapi penjaga moral pembangunan di desa. Ketika masyarakat berani berkata “tidak” pada pungli dan penyimpangan, saat itulah korupsi mulai kehilangan tempat.
Di Cikande Permai, semangat antikorupsi mulai meresap dalam kegiatan sehari-hari. Ada papan informasi keuangan desa yang terbuka untuk umum, rapat rutin yang disiarkan langsung lewat media sosial, hingga pelatihan etika pelayanan publik untuk aparat desa.
Warga seperti Bu Nurhayati, pedagang kecil di pasar desa, merasa perubahan ini nyata.
“Sekarang kalau mau urus surat, cepat dan gratis. Dulu suka bingung, takut dimintain biaya. Sekarang lebih terbuka,” ujarnya sambil tersenyum.
Gerakan Desa Antikorupsi Banten bukan sekadar program satu kali. Ia adalah simbol bahwa perang melawan korupsi tidak hanya terjadi di gedung tinggi, tapi juga di lorong-lorong desa, di ruang rapat RT, di hati warga yang menolak suap sekecil apa pun.
Karena negeri yang bersih hanya bisa tumbuh dari akar yang berintegritas. Dan akar itu ada di desa. (ILA)